Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Heroik M Pratama menilai lamanya pembahasan revisi UU Pemilu selama ini tidak otomatis menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas. ...

Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menawarkan pembentukan panel ahli independen berbasis kepakaran untuk memutus stagnasi dan kebuntuan politik dalam pembahasan RUU Pemilu. ...

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu Kembali mendesak DPR dan pemerintah segera membahas RUU Pemilu. Pembahasan tersebut dianggap penting dan mendesak dilakukan ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu kembali mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera membahas Revisi UU Pemilu. Koalisi menilai pembahasan RUU Pemilu ...

Pasca Putusan MK No.135 Tahun 2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, isu mengenai penataan rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi isu mendesak. Perubahan desain ...

Kondisi demokrasi Indonesia dinilai tengah mengalami kemunduran serius dalam beberapa tahun terakhir, bahkan disebut telah memasuki fase kehancuran setelah Pemilu 2024. Manajer Program ...

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak DPR dan Presiden segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu menyusul berbagai persoalan serius yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. ...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu mengeluarkan peringatan keras soal arah demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024. Dalam konferensi pers di Sekolah Tinggi ...

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, ...