By Komisi Pemilihan Umum (KPU) adakan Election Visit Program (EVP) untuk memantau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018. Perwakilan dari KPU lima negara hadir untuk menyaksikan dan mempelajari proses pungut-hitung di 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya.
KPU lima negara yang dimaksud yakni KPU Timor Leste, KPU Malaysia, KPU Thailand, KPU Fiji, dan KPU Mesir. Hadir pula perwakilan dari kedutaan besar negara sahabat seperti Amerika Serikat, Denmark, Spanyol, Australia, dan Sri Lanka.
Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam negeri dan internasional turut berpartisipasi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUA Penca), Institute for Peace and Democracy, The International Foundation for Electoral System (IFES), General Election Network for Disability Access (AGENDA), Asian Network for Free Election (ANFREL), mengirimkan masing-masing delegasi.
Ketua KPU RI, Arief Budiman, dalam pembukaan EVP menyatakan bahwa diadakannya EVP ditujukan untuk memperkenalkan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu Indonesia yang dinilai demokratis, jujur-adil, dan transparan menjadi magnet bagi negara-negara lain untuk mempelajari pemilu Indonesia.
“Kiblat pembelajaran pemilu yang baik bisa dilihat dari Indonesia. KPU merasa bangga sering diminta untuk menceritakan pengalaman mengelola pemilu yang baik sehingga perwakilan di banyak negara datang dan belajar pemilu di Indonesia,” kata Arief di Gedung Grahadi, Surabaya (25/6).
Akademisi dari Pusat Studi Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Universitas Sam Ratulangi, Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Airlangga turut hadir sebagai pemantau. Begitu pula dengan perwakilan beberapa lembaga negara, yakni Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ombudsman, dan Dewan Pers.
Comments