Author: AJID FUAD MUZAKI
RUU Pemilu Mendesak Dibahas untuk Benahi Korupsi Politik
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu Kembali mendesak DPR dan pemerintah segera membahas RUU Pemilu. Pembahasan tersebut dianggap penting ...Koalisi Desak Pemerintah dan DPR Bahas RUU Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu kembali mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera membahas Revisi UU Pemilu. Koalisi menilai ...PSHK: Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Harus Segera Dibenahi
Pasca Putusan MK No.135 Tahun 2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, isu mengenai penataan rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi isu ...Usai Pemilu 2024 Demokrasi Indonesia Kian Terpuruk
Kondisi demokrasi Indonesia dinilai tengah mengalami kemunduran serius dalam beberapa tahun terakhir, bahkan disebut telah memasuki fase kehancuran setelah Pemilu ...Koalisi Soroti Integritas Penyelenggara, Desak Revisi UU Pemilu
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak DPR dan Presiden segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu menyusul berbagai persoalan serius yang muncul dalam ...Koalisi Damai Desak Pencabutan SK 127/2026, Dinilai Ancam Kebebasan Berekspresi
Koalisi Damai mendesak Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencabut Keputusan Menkomdigi Nomor 127 Tahun 2026 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen ...Demokrasi di Ujung Tanduk, Koalisi Minta DPR Segera Revisi UU Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu mengeluarkan peringatan keras soal arah demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024. Dalam konferensi pers ...Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ...Perjanjian Dagang Indonesia–AS Dinilai Ancam Pers dan Data Pribadi
Koalisi masyarakat sipil menilai perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat bertajuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi merugikan ...Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Presiden ke PTUN Jakarta atas Perjanjian Dagang Indonesia–AS
Koalisi masyarakat sipil mendaftarkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 11 Maret 2026. ...
