Wacana penerapan e-voting dalam pemilu dinilai tidak cukup hanya dipandang sebagai persoalan adopsi teknologi. Kesiapan infrastruktur, literasi digital, keamanan data, keterbukaan pemeriksaan sistem, ...

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perlu mengantisipasi sejumlah persoalan apabila desain pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan. Guru Besar ...

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam politik dan kampanye membuat Indonesia perlu segera menyiapkan kerangka regulasi sebelum Pemilu 2029. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan, pengaturan ...

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Doli Kurnia menilai kebutuhan pengaturan AI semakin mendesak seiring pembahasan revisi UU Pemilu yang tengah berjalan. Menurutnya, keterlambatan ...

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam kampanye politik menghadirkan tantangan baru bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Teknologi AI kini tidak hanya digunakan untuk membuat ...

Digitalisasi demokrasi tidak cukup dibangun melalui penambahan aplikasi atau penggunaan teknologi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Lebih mendasar, memastikan tersedianya infrastruktur publik digital ...

Digitalisasi pemerintahan dan demokrasi perlu bergeser dari sekadar pembangunan aplikasi menuju pembangunan infrastruktur publik digital. Infrastruktur publik digital tidak hanya berorientasi pada kebutuhan ...

Keterbukaan data dalam demokrasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan data pribadi. Perludem menilai, digitalisasi demokrasi membutuhkan aturan yang jelas untuk membedakan data yang ...

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong pendidikan demokrasi menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses pendidikan formal. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat ...

Pendidikan demokrasi dinilai perlu diberikan sejak dini dan tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Pendidikan demokrasi juga perlu diintegrasikan ke dalam proses pendidikan ...