Berita
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Politik Perempuan ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM
Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan pelanggaran hak politik perempuan kepada Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu ...
Berita
Firman Noor: Perbaiki Tata Kelola Pilkada, Jangan Cabut Hak Pilih Rakyat
Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menegaskan, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan langkah memperburuk kualitas ...
Berita
Ruang Sipil Menyempit, Partisipasi Publik dalam Legislasi Belum Bermakna
Indonesian Parliamentary Center (IPC) meluncurkan policy brief “Menerka Arah Partisipasi Bermakna dalam Perlindungan Ruang Sipil.” Publikasi tersebut menyoroti kecenderungan menyempitnya ruang sipil yang ...
Berita
Perludem dan International IDEA Bahas Sistem Pemilu Campuran sebagai Alternatif Reformasi Pemilu
Perdebatan mengenai reformasi sistem pemilu di Indonesia selama ini lebih banyak berpusat pada pilihan antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Padahal, berbagai ...
Berita
MK Diminta Mewajibkan Kuota 30% Perempuan di Seluruh Lingkup Penyelenggara Pemilu
Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama para perseorangan warga mengajukan uji materi ketentuan kuota 30% perempuan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang ...
Berita
Kasus Pemblokiran Konten Jadi Dasar Gugatan PP 71/2019 ke MA
Koalisi masyarakat sipil dan media mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan ...
Berita
Penggunaan E-Voting akan Menjadi Masalah Baru
Wacana penggunaan e-voting dalam Pemilu Indonesia kembali muncul. Kali ini menjadi salah satu usulan pada konteks revisi undang-undang pemilu. Padahal, penggunaan e-voting tidak ...
Berita
Koalisi Minta MK Wajibkan Kuota 30 Persen Perempuan di Penyelenggara Pemilu
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor ...
Berita
Guru Besar UGM: Revisi UU Pemilu Tak Boleh Tunduk pada Kepentingan Elite
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengingatkan agar pembahasan revisi UU Pemilu tidak kembali disusun berdasarkan kompromi elite ...
Berita
Kegagalan Revisi UU Pemilu Perlemah Perbaikan Demokrasi
Pengajar dan pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai DPR telah menunjukkan sikap legislative inaction dengan tidak menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk ...













