Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pengaturan keterwakilan perempuan dalam ...

Persoalan regulatory capture atau pembajakan regulasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum maupun tata kelola pemerintahan. Praktik tersebut berkaitan erat dengan struktur ...

Indonesian Parliamentary Center (IPC) meluncurkan Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025, sebuah instrumen untuk mengukur kualitas kelembagaan DPR RI dalam menjalankan fungsi dan prinsip-prinsip ...

Direktur Eksekutif PSHK, Rizky Argama, mengatakan terdapat fenomena banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, regulasi justru ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan ...

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menyatakan kekecewaan mendalam atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sebagian permohonan Koalisi Selamatkan Pendidikan ...

Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan pelanggaran hak politik perempuan kepada Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu ...

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menegaskan, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan langkah memperburuk kualitas ...

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TI Indonesia), dan YAPPIKA mengingatkan DPR RI agar proses penunjukan ...

Indonesian Parliamentary Center (IPC) meluncurkan policy brief “Menerka Arah Partisipasi Bermakna dalam Perlindungan Ruang Sipil.” Publikasi tersebut menyoroti kecenderungan menyempitnya ruang sipil yang ...

Perdebatan mengenai reformasi sistem pemilu di Indonesia selama ini lebih banyak berpusat pada pilihan antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Padahal, berbagai ...