Undang-undang seringkali dibayangkan sebagai hasil dari proses yang rasional: persoalan masyarakat diidentifikasi, kebutuhan publik dirumuskan, kemudian diterjemahkan dalam aturan. Dalam bayangan semacam ini, ...

Setiap kali isu pemilu dibuka, arahnya gampang ditebak. Dalam hitungan menit, pembicaraan balik lagi ke titik yang itu-itu saja: proporsional terbuka atau tertutup, ...

Diskusi panjang mengenai ibu kota negara kerap berputar-putar pada soal jadi-tidaknya Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara di masa depan dan, jika jadi, ...

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembentuk hukum yang melahirkan aturan diskriminatif. Freedom House secara konsisten menilai bahwa kualitas demokrasi tidak ...

Wacana penerapan electronic voting atau e-voting kembali menguat dan menjadi perbincangan politisi di media akhir-akhir ini. Dorongan untuk mengkaji e-voting, termasuk bagi warga ...

Sejak era reformasi, penyederhanaan sistem partai politik biasanya hanya dilakukan dengan menaikkan ambang batas parlemen secara bertahap. Namun, kebijakan ini mengabaikan hak konstitusional ...

Dari dulu hingga sekarang, pemilih luar negeri Indonesia tidak diperkenankan untuk mengikuti pemilihan umum lokal, baik kepala daerah maupun DPRD. Pemilih di luar ...

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu mengakhiri persoalan. Dalam banyak perkara, putusan justru menjadi jalan yang lebih rumit. Selain itu, Putusan MK pun bisa ...

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program sosial-ekonomi berskala nasional yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan yang ...

Titi Anggraini membuka presentasi disertasinya yang berjudul “Dampak Legislative Inaction dalam Tata Kelola Pemilu Serentak 2024 dan Urgensinya terhadap Pembentukan Komisi Hukum Pemilu di Indonesia” ...