Komisi II DPR menargetkan pembahasan formal revisi Undang-Undang Pemilu mulai bergulir pada Juli–Agustus 2026, dengan target pengesahan pada akhir tahun yang sama. Saat ...

Koalisi Damai mendesak Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencabut Keputusan Menkomdigi Nomor 127 Tahun 2026 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Mengandung ...

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu hingga kini belum juga dimulai, meskipun kebutuhan untuk memperbaiki berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu semakin mendesak. Ketiadaan kejelasan agenda ...

Ruang politik bagi perempuan di Indonesia dinilai semakin menyempit di tengah dinamika demokrasi yang berkembang saat ini. Meskipun keterwakilan perempuan di lembaga politik ...

Penerapan otonomi daerah di Indonesia yang telah berjalan selama seperempat abad dinilai masih menyisakan banyak persoalan mendasar. Meski kebijakan desentralisasi membuka ruang lebih ...

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa reformasi pemilu di Indonesia tidak lagi cukup dilakukan secara prosedural dan teknis semata. Reformasi pemilu ...

Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai penolakan luas dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, hingga pegiat antikorupsi. Gagasan tersebut dinilai ...

Wacana kodifikasi Undang-Undang Pemilu kembali mengemuka sebagai upaya menjawab berbagai persoalan struktural demokrasi elektoral Indonesia. Dalam Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang diselenggarakan Perkumpulan ...

Upaya memperbaiki kualitas demokrasi elektoral Indonesia kembali menguat melalui usulan kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang digagas Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu. Salah ...

Pemilihan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta sudah hampir berakhir, tinggal menunggu beberapa waktu ke depan. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta ...