By Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di seluruh daerah pada September 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah menyiapkan indeks kerawanan Pilkada, sebagai upaya antisipasi konflik di masyarakat. Salah satu isu yang diidentifikasi kerawanannya yakni, disinformasi atau hoaks. Bawaslu juga sedang menyusun panduan pencegahan pelanggaran.
“Kami sedang membuat panduan pencegahan, termasuk bagaimana antisipasi terkait hoaks. Ketika kita sudah mengidentifikasi kerawanan, termasuk kerawanan hoaks, juga ada panduan pencegahan, maka kita akan melakukan sosialisasi ke para pemangku kepentingan dan masyarakat,” tutur anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda pada diskusi Atasi Hoaks di Pilkada 2024” yang disiarkan oleh TVRI, pada Senin (10/6).
Selain Bawaslu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah mendorong platform media sosial untuk mengembangkan teknologi yang dapat mempercepat identifikasi konten deepfake. Berkembangnya teknologi kecerdasan buatan dinilai akan semakin mempercepat produksi hoaks di musim kompetisi politik.
“Kami mengajak platform, bagaimana mereka menciptakan teknologi yang bisa mempercepat identifikasi konten deepfake. Misalnya dengan teknologi watermark. Kita sudah ajak bicara platform,” ungkap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, pada diskusi yang sama.
Sebagai upaya memperkuat penanganan hoaks di Pilkada, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) ikut memperluas kolaborasi cek fakta dengan media-media di berbagai daerah. Rekanan media akan melakukan pemantauan hoaks dan pelaporan ke platform media sosial. Saat ini, telah ada 100 outlet media yang tergabung dalam Koalisi Cek Fakta inisiasi Mafindo.
“Tadinya kita hanya ada 25 media, sekarang kita punya 100 media yang bersama-sama melakukan pemantauan dan reporting ke platform media sosial, agar mereka bisa respon dengan cepat,” kata Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, pada diskusi yang sama. []
Comments