By Pakar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan, masyarakat sipil dapat mengawal pemilu maupun pilkada melalui uji materi untuk memastikan adanya kerangka hukum yang demokratis. Ketika hukum kepemiluan ternyata bertentangan dengan prinsip konstitusional, masyarakat sipil bisa mengambil langkah memperjuangkannya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mahkamah memberi ruang baru partisipasi masyarakat sipil mengawal pemilu dan pilkada, bukan hanya mengawal hari H, tapi sejak awal,” ujar Titi dalam diskusi online bertajuk Peran Civil Society dalam Mewujudkan Pilkada yang Jujur dan Adil, Jumat (4/10).
Titi mencontohkan dampak dari Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dapat mengubah konfigurasi politik lokal. Menurutnya hal itu karena MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, sehingga mengurangi angka daerah yang bercalon tunggal di Pilkada 2024. MK dengan peran judicial review-nya memiliki andil besar membentuk hukum kepemiluan yang demokratis. Namun, ia mengakui memang terdapat putusan MK yang kontroversial, seperti syarat usia calon presiden dan wakil dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Lebih lanjut, pemilu maupun pilkada merupakan rangkaian proses yang hanya pada hari pemungutan suara saja. Setidaknya terdapat tiga level proses pemilihan, yakni pembuatan aturan main, pengaplikasian aturan yang sudah dibuat, dan penyelesaian masalah. Proses-proses tersebut perlu dikawal demi memastikan terciptanya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
“Kepedulian kita harus melampaui bilik suara. Kepedulian kita harus melampaui pungut dan hitung. Kita juga harus pastikan keseluruhan rangkaian,” kata Titi.
Titi juga menegaskan, bahwa aktivisme hukum tidak harus menunggu seseorang menjadi sarjana hukum. Hal tersebut bisa dimulai ketika rasa keadilan tergugah akibat adanya aturan yang bertentangan dengan konstitusi.
“Keadilan itu memang harus diperjuangkan, pemilu yang bebas dan adil itu tidak bisa ditunggu di bilik suara,” tutupnya. []
Comments