By Logistik pemilu memegang peranan penting dalam pertaruhan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Penyelenggaraan pemilu berbeda dengan perhelatan kenegaraan lain yang tak berdampak langsung pada instabilitas politik dalam negeri dan keberlangsungan demokrasi.
“Kalau logistik, misal terkait kertas, bikin buku. Kalau pasokan berkas terlambat, buku dikirim dua minggu lagi itu masih oke. Tapi kalau pemilu, kertas suara terlambat, hancur kita. Instabilitas! Atau tinta misalnya terlambat, itu bisa guncang!” kata Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada pertemuan dengan penyedia barang/jasa di Hotel Santika Premiere, Mangga Besar, Jakarta Pusat (13/12).
Selain pertaruhan politik, anggaran sejumlah 10,8 triliun rupiah juga dipertaruhkan dalam penyelenggaraan pemilu di 2018. KPU menanggung tugas untuk tak melewatkan sedikit pun tahapan Pilkada dan Pemilu.
“10,8 triliun itu hanya untuk tahapan saja. Anggaran rutinnya 1,6 triliun. Jadi, ada uang berputar begitu besar di 2018. Ini pertaruhan luar biasa. Maka KPU tidak main-main,” tukas Arief.
Pertemuan dengan para penyedia barang/jasa untuk logistik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dilangsungkan secara terbuka. Para penyedia menandatangani pakta integritas agar lelang logistik bebas dari praktik korupsi dan suap. Pakta itu juga memuat komitmen para penyedia barang/jasa agar bekerja tak hanya untuk uang tetapi untuk menjamin keberlangsungan pesta demokrasi yang lancar, aman, dan tepat waktu.
“Kami melakukan ini (pertemuan terbuka), mengundang media dan NGO (non government organization), agar tidak ada lagi tudingan-tudingan. Kami melaksanakan semua tahapan sesuai aturan,” ujar Arief.
Arief juga mengatakan bahwa total kebutuhan anggaran untuk Pemilu 2019 lebih sedikit dibandingkan Pemilu 2014. Penyebabnya, penyelenggara ad hoc dibayar satu kali gaji untuk mengerjakan dua tugas pemilu, satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk semua jenis pemilu, dan satu kali sosialisasi untuk semua informasi pemilu.
“Untuk Pemilu 2019, hitung-hitungan kita perlu 16 triliun. Kalau Pemilu 2014 lalu, itu sekitar 18 triliun, tapi yang digunakan 13 atau 14 triliun. Jadi, lebih hemat,” tandas Arief.
Comments