Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri mendorong sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 untuk segera menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri mendorong sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan …

Komisi Pemilihan Umum berencana menerapkan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Saat ini KPU masih terus mematangkan penerapan e-rekap. Komisi Pemilihan Umum berencana menerapkan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap di Pemilihan Kepala …

Komisi Pemilihan Umum memunculkan kembali pembahasan tentang aturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memunculkan kembali pembahasan tentang aturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri pada …

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta optimistis partisipasi pemilih di Yogyakarta bakal meningkat pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, dibandingkan Pemilu 2019. Hal itu diyakini akan tercapai karena dukungan dari semua pihak terkait. Dalam gelaran Pemilu 2019, secara nasional, …

Otonomi daerah yang mulai digulirkan pada tahun 1999 telah melahirkan dua sisi kecenderungan, yaitu positif dan negatif. Di antara dua sisi itu, tarik-menarik terus terjadi antara kekuatan sentralisasi dan desentralisasi. Indonesia tercatat sudah tiga kali menerapkan undang-undang terkait dengan otonomi …

Sejumlah persoalan terkait regulasi masih menghantui pelaksanaan Pilkada 2020. Meskipun mendesak, revisi UU Pilkada belum juga diagendakan pemerintah dan DPR. Keduanya sibuk merevisi UU lain yang kini dipersoalkan masyarakat. Akibatnya, sebagian daerah masih belum memiliki naskah perjanjian hibah daerah atau …

Sidang Umum MPR Oktober mendatang akan membahas usul Perubahan Kelima UUD 1945. Perubahan yang diusulkan adalah agar kewenangan menetapkan GBHN dan kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara dikembalikan ke MPR. Presiden Jokowi, misalnya, menyatakan setuju atas usul tentang pentingnya GBHN, tetapi …

Komisi Pemilihan Umum masih menunggu penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Komisi Pemilihan Umum masih menunggu penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah …