Beranda

Berita

MK Diminta Mewajibkan Kuota 30% Perempuan di Seluruh Lingkup Penyelenggara Pemilu

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama para perseorangan warga mengajukan uji materi ketentuan kuota 30% perempuan dalam undang-undang ...

By USEP HASAN SADIKIN

19 jam ago

MK Diminta Mewajibkan Kuota 30% Perempuan di Seluruh Lingkup Penyelenggara Pemilu

E-Voting Bukan Prioritas Pemilu Indonesia

Penggunaan E-Voting akan Menjadi Masalah Baru

Mengurangi Suara Rakyat yang Terbuang

Saatnya Indonesia Punya Dapil Khusus Luar Negeri

E-Voting Bukan Prioritas Pemilu Indonesia

Penggunaan E-Voting akan Menjadi Masalah Baru

Mengurangi Suara Rakyat yang Terbuang

Saatnya Indonesia Punya Dapil Khusus Luar Negeri

Data Visual

Terbaru

MK Diminta Mewajibkan Kuota 30% Perempuan di Seluruh Lingkup Penyelenggara Pemilu

E-Voting Bukan Prioritas Pemilu Indonesia

E-Voting Belum Menjadi Jawaban atas Persoalan Pemilu Indonesia

Penggunaan E-Voting akan Menjadi Masalah Baru

Koalisi Minta MK Wajibkan Kuota 30 Persen Perempuan di Penyelenggara Pemilu

Mengurangi Suara Rakyat yang Terbuang

Saatnya Indonesia Punya Dapil Khusus Luar Negeri

Guru Besar UGM: Revisi UU Pemilu Tak Boleh Tunduk pada Kepentingan Elite

Kegagalan Revisi UU Pemilu Perlemah Perbaikan Demokrasi

Pakar Ingatkan Batas Waktu Pembentukan Timsel KPU dan Bawaslu

Liputan Khusus

E-Voting Belum Menjadi Jawaban atas Persoalan Pemilu Indonesia

Revisi UU Pemilu Tak Bergerak, Demokrasi Dipertaruhkan

e-Banpol: Menata Pendanaan Partai, Memulihkan Kepercayaan Publik

Diamnya Legislator, Ancaman bagi Demokrasi Pemilu

Menimbang Masa Depan Sistem Pemilu Indonesia

Opini

E-Voting Bukan Prioritas Pemilu Indonesia

Mengurangi Suara Rakyat yang Terbuang

Saatnya Indonesia Punya Dapil Khusus Luar Negeri

Putusan MK dan Jalan Keluar Keserentakan Pemilu

Politik Perut 2029

Legislative Inaction Menurut Duta Demokrasi