Koalisi Desak Pemerintah dan DPR Bahas RUU Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu kembali mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera membahas Revisi UU Pemilu. Koalisi menilai ...
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Presiden ke PTUN Jakarta atas Perjanjian Dagang Indonesia–AS
Koalisi masyarakat sipil mendaftarkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 11 Maret 2026. Gugatan tersebut menyasar tindakan Presiden Republik Indonesia yang menandatangani perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat ...Program MBG Masuk Anggaran Pendidikan, Koalisi Ajukan Uji Materi UU APBN 2026 ke MK
Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) bersama sejumlah guru dan organisasi masyarakat sipil mengajukan uji materi Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu diajukan karena pemerintah dinilai memasukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam anggaran ...Mengakhiri Ilusi Keterwakilan Perempuan
Peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2026 ini bukan sekadar seremoni tahunan untuk merayakan kemajuan hak sipil. Di Indonesia, momentum ini bertepatan dengan fase krusial dalam siklus legislasi nasional. Seiring dengan masuknya revisi Undang-Undang Pemilu ...
Load More
-
Harsanto Nursadi: Sirekap Dapat Dipertanggungjawabkan secara Hukum Administrasi
Pakar hukum administrasi negara Universitas Indonesia, Harsanto Nursadi menerangkan aspek hukum administrasi ... -
-
-
