Berita

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengkonsultasikan Peraturan KPU (PKPU) Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tahap verifikasi suara dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional memakan waktu lama. Khawatir terjadi kecurangan selama proses rekapitulasi yang …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memformulasikan pengaturan di Peraturan KPU (PKPU) Pemungutan dan Penghitungan Suara agar proses pungut hitung suara di Pemilu Serentak 2019 tak berganti hari. Pasalnya, semakin lama waktu yang dihabiskan di Tempat …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, menjelaskan perkiraan durasi pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Serentak 2019. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan di Desa Sindangsono, Tangerang, Banten (18/8), penghitungan akan selesai pada pukul …

Partai Islam Damai Aman (Idaman) menguji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-undang Pemilu yang mengatur verifikasi partai politik peserta pemilu. Dalam permohonannya, verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 disebut sebagai verifikasi dagelan. Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Partai Idaman …

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Rufinus Hutauruk, menyebut definisi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Undang-Undang (UU) No.10/2016 aneh. TSM semestinya tak membatasi penegakan hukum pemilu dengan menekankan pelanggaran kepada …

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana uji materi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada hari ini (24/8). Sidang dengan nomor perkara 53/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Partai Idaman dengan pemohon Rhoma Irama selaku Ketua Umum dan Ramdansyah selaku …

Proses rekrutmen pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dipertanyakan. Bawaslu lebih memilih segera melakukan proses rekrutmen dengan mengacu pada undang-undang lama—UU 15/2011—ketimbang menunggu undang-undang baru, UU 7/2017, disahkan. Padahal, di undang-undang …

Menghadapi Pilkada Serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menindak kampanye hitam dalam bentuk penyebaran berita hoax di media sosial. Masyarakat atau pasangan calon (paslon) atau tim kampanye atau panitia pengawas (panwas) dapat melaporkan berita hoax berisi fitnah dan hasutan …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi tugas baru bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tugas baru itu adalah mengecek keaslian kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang digunakan sebagai syarat memilih. “Yang penting ada klausul di Perbawaslu ini yang menyatakan Bawaslu berwenang, atau …

Di Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pengawasan Kampanye Pilkada 2018, pasangan calon (paslon) dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar wilayah pemilihan. Kegiatan kampanye yang dilarang yakni, memasang alat peraga kampanye (APK) di luar wilayah yang ditentukan …