Berita

Dalam sidang mendengarkan pendapat saksi ahli atas perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting (24/6), Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Pemilu telah mengatur kewenangan dan batasan kewenangan masing-masing peradilan atau kuasi …

Hakim Ketua sidang perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh Evi Novida Ginting menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk hadir sebagai pihak tergugat. Namun, DKPP, kata Hakim Ketua, tak mengiyakan. “Kami sudah …

Saksi ahli perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Zainal Arifin Husein menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) semestinya menjelaskan alasan diteruskannya perkara yang telah dicabut oleh pengadu, Hendri Makaluasc. Pasalnya, meskipun Peraturan …

Rabu (24/6), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang mendengarkan keterangan saksi ahli untuk perkara yang diajukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting, yang diberhentikan tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evi menghadirkan lima saksi …

Senin (15/6), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan bahwa anggaran tambahan yang dijanjikan oleh Kementerian Keuangan sebesar 1 triliun rupiah dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada tahap pencairan pertama belum ditransfer. Semula, direncanakan dana tersebut …

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 akan diperbarui per tahapan. Pembaruan pertama direncanakan dipublikasi pada 23 Juni, satu hari sebelum tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilih dilakukan. “Jadi, IKP di masa Covid (Coronavirus disease) ini, akan …

Per Senin (15/6), tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020 secara resmi telah dimulai. Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Serentak 2020 telah diundangkan. Namun demikian, anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi pengawas …

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) (11/6), bahwa total anggaran Pilkada Serentak 2020 sesuai yang telah ditandatangani dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah 14,98 triliun rupiah. Anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri …

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebut Pilkada Serentak 2020 bisa membantu mendorong stimulus ekonomi. Anggaran Pilkada akan berdampak langsung pada ekonomi dan daya beli di daerah. “Anggaran yang sekarang sudah di-freeze itu sebanyak lebih kurang 9,2 triliun. Ini otomatis …

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran tahap I sebesar Rp. 1,02 triliun untuk Pilkada Serentak 2020. Besaran tersebut diberikan dengan dasar perhitungan kebutuhan Pilkada Serentak 2020 yang termuat dalam surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Kemenkeu.  “Kami akan melakukan pengalokasian sebesar …