Memasuki bulan Mei, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) pemilihan kepala daerah (Pilkada) belum kunjung terbit. Padahal, Perpu ini sangat penting untuk menjadi landasan hukum penundaan Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Presiden agar segera …
Read More »Berita
Tak Kunjung Ada Kepastian Hukum, Dampak Penundaan Pilkada Bisa Bertambah
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menagih janji Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang semula akan dikeluarkan akhir April 2020. Perpu yang hanya boleh dikeluarkan jika terdapat hal ihwal kegentingan, …
Read More »Jika Pilkada Ditunda 2021, Bupati Trenggalek Khawatir Kekosongan RPJMD
Petahana Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin mengatakan khawatir terhadap dampak penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 jika dilaksanakan pada akhir 2021. Banyak masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir pada Februari 2021. Jika Pilkada Serentak baru dilaksanakan pada September …
Read More »Banyak Dampak Teknis Pasca-Perpu Penundaan Pilkada 2020
Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay meyakini bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang direncanakan keluar pada akhir April akan memberikan dampak teknis yang besar bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Segera …
Read More »Revisi Tiga Pasal Urgen Diatur di Perpu Penundaan Pilkada
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Rumah Kebangsaan mendorong Presiden agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) penundaan Pemilihan …
Read More »Ketua KPU Bali Optimis Pilkada Serentak 2020 Dilaksanakan 9 Desember
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gde Lidartawan menyatakan optimis menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan tahapan yang dimulai pada Juni dan pemungutan suara 9 Desember. Terobosan dapat dilakukan untuk meminimalisir terpaparnya penyelenggara pemilu …
Read More »KPU Sumut Pertimbangkan Digitalisasi Tahapan Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mempertimbangkan penyelenggaraan dua tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan teknologi digital. Pertimbangan ini didasari atas masalah terbatasnya anggaran di Sumatera Utara untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas di …
Read More »KPU Kepri Risau Pilkada Serentak Dilakukan di Akhir Tahun
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sriwati, khawatir Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dilaksanakan di akhir tahun. Kondisi cuaca di Kepulauan Riau di akhir tahun tak bersahabat, banyak gelombang tinggi di lautan yang beresiko menghambat pelaksanaan …
Read More »Pilkada 9 Desember 2020, KPU Kota Depok Lihat Banyak Potensi Masalah
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Kholil Pasaribu, mendorong agar Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak dilaksanakan di Desember 2020. Pasalnya, jika merujuk pada prediksi World Health Organization (WHO), pandemik baru akan selesai selama 13 hingga 26 bulan. …
Read More »KPU Siapkan Penyesuaian Teknis Pilkada di Masa Pandemi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan penyesuaian teknis tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang masih mungkin dilakukan di masa pandemi. Penyesuaian tahapan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan jaga jarak fisik dan mengedepankan protokol kesehatan. “Pilkada dapat dilaksanakan pada fase menurun terendah. Fase …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal