Sebagaimana dilaporkan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, masih ada 34 daerah yang belum melakukan penandatanganan Naskah Penerimaan Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU Daerah (KPUD). Padahal, batas …
Read More »Berita
Perludem Rekomendasikan Perbaikan Penegakan Hukum Pidana Pemilu
Indonesia Legal Roundtable (ILR) mempublikasi hasil riset mengenai penegakan hukum pidana pemilu pada Pemilu 2019. Salah satu temuannya yakni, bahwa dari 348 kasus pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum inkracht, hanya 13 kasus yang terkait Pemilihan Presiden (Pilpres). Sisanya, 335 …
Read More »348 Pelanggaran Pidana di Pemilu 2019, Kebanyakan Diganjar Sanksi Ringan
Indonesian Legal Roundtable (ILR) merilis hasil kajian mengenai tindak pidana pemilu pada Pemilu Serentak 2019. Hasil kajian menunjukkan beberapa fakta. Simak sebagai berikut. Terdapat 348 kasus putusan pidana pemilu dengan putusan inkracht. Dari 348 kasus, hanya ada 13 kasus terkait …
Read More »ICW dan Perludem Minta MK Beri Masa Tunggu 10 Tahun bagi Mantan Napi Koruptor
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur salah satu syarat untuk menjadi …
Read More »Perludem: Pilkada 2020 Mesti Punya Kontribusi pada Pendataan Partai Politik
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini merekomendasikan agar penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Pilkada 2020 memberikan kontribusi terhadap pendataan kepengurusan partai politik yang sah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahap pendaftaran calon kepala …
Read More »Pilkada 2020, di RPKPU Tak Ada Perbaikan Syarat Dukungan Setelah Pendaftaran
Aturan baru mengenai mekanisme verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak) bagi calon perseorangan diatur di dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Pencalonan Pilkada 2020. Aturan pertama, proses vermin dan verfak diselesaikan sebelum tahap pendaftaran dibuka. Aturan ini …
Read More »Surat Pernyataan Dukungan Cakada Perseorangan, Fotokopi KTP/Suket Ditempel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan sejumlah perubahan pada Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Pencalonan Kepala Daerah sebgaia aturan teknis Pilkada 2020 di 270 daerah. Perubahan dilakukan atas evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak tiga jilid yang digelar pada 2015, 2017, dan 2018. …
Read More »Judi, Mabuk dan Zina Masuk Perbuatan Tercela di PKPU Pencalonan Pilkada 2020
Rabu (2/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan uji publik Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada 2020. Salah satu perubahan di dalamnya yakni perincian perbuatan tercela yang semula tak dimuat di dalam PKPU No.3/2017. Perbuatan tercela yang …
Read More »KPU Resmikan Pilkada Serentak 2020
Senin (23/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meresmikan peluncuran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Peluncuran dihadiri oleh perwakilan KPU Daerah (KPUD) 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dan Deputi Divisi Pencegahan Komisi …
Read More »Ada Masalah di DKPP
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jauh dari pemantauan publik. Padahal, ada permasalahan di DKPP. Dua diantaranya yakni, kesalahan dalam pelaksanaan putusan DKPP, dan dipermasalahkannya kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal