Senin (14/1), Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyelenggarakan diskusi bertajuk “Catatan terhadap Putusan Bawaslu No.008/2018 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh KPU terkait Pencalonan DPD”. Dalam diskusi tersebut, APHTN dan Perludem mengusulkan dua …
Read More »Berita
Putusan Dinilai Inkonstitusional, Bawaslu Dilaporkan ke DKPP
Muhammad Hafidz dan tim kuasa hukumnya melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dikeluarkannya Putusan Bawaslu No.008/2018 (14/1). Hafidz, yang merupakan pihak pengaju uji materi Pasal 182 Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) …
Read More »Perludem dan KoDe Inisiatif Kecewa Bawaslu Loloskan Calon DPD yang Tidak Memenuhi Syarat
Rabu (9/1), setelah mundur selama satu jam, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya membacakan putusan atas perkara dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO). Bawaslu mengabulkan permohonan OSO untuk masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Anggota …
Read More »Dukcapil: 1,2 Juta Pemilih Belum Dapat Fisik E-KTP, 5 Juta Belum Merekam
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan bahwa per Rabu (9/1), Dukcapil telah merekam 187 juta warga wajib milik Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Jumlah ini merupakan 97,4 persen dari …
Read More »Soal Batas Maksimal Dua Periode Berturut-Turut Menjadi Penyelenggara Adhoc
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagan (PDIP), Sirmadji, menyatakan kekhawatirannya terhadap aturan yang melarang penyelenggara adhoc mencalonkan diri sebagai penyelenggara adhoc pada tingkatan yang sama setelah dua kali periode menjabat. Menurutnya, justru …
Read More »BPJS Ketenagakerjaan untuk Penyelenggara Pemilu Adhoc
Dalam rapat rengar pendapat di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dibicarakan mengenai pemberian jaminan bagi penyelenggara pemilu adhoc melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan. Asuransi ini dinilai Komisi II wajib diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan …
Read More »Bawaslu Akan Latih Saksi Partai pada Pertengahan Maret 2019
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanyakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perihal waktu pelaksanaan dan mekanisme pelatihan saksi partai politik. Bawaslu telah ditugaskan oleh Komisi II DPR untuk melatih saksi partai, …
Read More »Komisi II DPR Minta KPU Selenggarakan Lagi Simulasi Pungut Hitung Pemilu 2019
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengadakan simulasi pungut-hitung suara Pemilu 2019, dengan mengundang Komisi II. Usulan ini awalnya dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron. Herman mengaku …
Read More »Anggota Komisi II DPR RI Keluhkan Panwas di Tingkat Bawah
Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengeluhkan sikap Panitia Pengawas (Panwas) di tingkat bawah. Siti Sarwendah, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, mengatakan bahwa pemahaman Panwas di daerah saling berbeda. Sebagai contoh, mengenai alat peraga kampanye (APK), ada …
Read More »Hoaks Ancam Legitimasi Pemilu, Ini yang Dilakukan Penyelenggara Pemilu
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) mencatat, sejak satu minggu terakhir, penyelenggara pemilu menjadi trending topic di Twitter. Pada Selasa pagi (8/1) misalnya, tagar ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi trending topic nomor urut lima. Stasiun televisi (TV) berlomba …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal