February 15, 2026

Liputan Khusus

Sengkarut Sipol dan Beratnya Syarat Partai Peserta Pemilu

Drama Sipol bermula dari beratnya syarat partai untuk menjadi peserta pemilu. Saat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu lalu, partai-partai berdebat soal syarat partai peserta pemilu. Tiga fraksi pada Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu—Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Nasdem—mengusulkan syarat …

Read More »

Partai Politik Nilai Sipol Masih Bermasalah

Beberapa partai politik menyampaikan aduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Pada umumnya, Sipol dinilai masih bermasalah dan tak cukup memudahkan partai. Sulitnya akses internet di beberapa wilayah Perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Reza, …

Read More »

Fadli Ramadhanil: Protocol for Sipol Should be Regulated in Detail

The Initial phase of the 2019 National Elections has practically begun when the Elections Commission (KPU) officially started the political party registration process on Tuesday (10/03). KPU will refer to the KPU Regulations No. 11/2007 on Registration, Verification, and Approval …

Read More »

Keterangan DPR Terkait JR Pasal 173 UU No.7/2017 di Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak terkait atas uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang menyatakan bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan sebagai …

Read More »

Bawaslu Jawa Barat: Dedi Mulyadi Belum Jadi Subjek Hukum Pemilu

Rabu (4/10), Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Bawaslu Jawa Barat (Jabar) untuk melakukan kajian terkait mahar politik yang diadukan oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Bawaslu RI bahkan merekomendasikan agar Dedi dipanggil guna …

Read More »

Bawaslu RI: Sipol Tak Sesuai dengan Syarat Pendaftaran di UU dan Tak Bisa Diawasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengajukan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol yang menjadi syarat wajib bagi partai politik untuk mendaftar sebagai peserta pemilu, dinilai tak memiliki landasan hukum dan tak …

Read More »

Panwas Baiknya Bantu Pelapor Penuhi Bukti Pelanggaran

Partisipasi publik yang rendah dalam melaporkan pelanggaran pemilu dinilai disebabkan oleh tiga hal, yakni sulitnya mekanisme pelaporan, jarak tempuh yang jauh ke tempat pelaporan, dan tak adanya perlindungan terhadap pelapor. Pelapor juga mesti melampirkan dua bukti pelanggaran agar laporannya dapat …

Read More »

Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI divisi Hukum, Hasyim Asy’ari, menjabarkan mekanisme pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Untuk mendaftar, Pimpinan partai politik tingkat pusat menyerahkan surat pendaftaran dan dokumen persyaratan secara lengkap. Dokumen yang diserahkan yakni dokumen pendaftaran yang …

Read More »

Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat

Kewenangan Bawaslu disebut lebih kuat dari KPK. Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi …

Read More »

Anggota Bawaslu NTB Dilaporkan ke DKPP Terkait Seleksi Panwas Kabupaten/Kota

Satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Khuwailid, dan dua anggota Bawaslu periode 2012-2017, Bambang Karyono dan Syamsuddin dilaporkan oleh Sri Nuryati atas dugaan perbuatan tidak berintegritas dan tidak profesional dalam seleksi calon Panitia pengawas (Panwas) …

Read More »