Opini

Agenda politik hilang dalam 8 Tuntutan Perempuan kepada Pemerintah dalam Womens March 2018 menyambut Hari Perempuan Internasional. Tahun sebelumnya Tuntutan Nomor 6 berbunyi, “Menuntut pemerintah dan partai politik meningkatkan keterwakilan perempuan dan keterlibatan perempuan di bidang politik”. Sayangnya, tuntutan yang …

Pemilihan umum adalah instrumen politik paling sahih dalam Negara demokrasi. Pemilu bahkan dinilai sebagai manifestasi kedaulatan masyarakat dalam rangka melakukan rekrutmen kepemimpinan di daerahnya masing-masing. Maka dari itu, penyelenggaraan Pemilu sudah seharusnya bersifat inklusif terhadap seluruh elemen masyarakat. Gagasan Pemilu …

Pilkada Serentak 2018 setidaknya akan diikuti oleh 8,85 persen perempuan. Ada 101 perempuan dari 1140 pendaftar bakal calon kepala daerah. Sebagaimana data pada infopemilu.kpu.go.id per Selasa (20/2), dari 101 perempuan tersebut; 92 calon memenuhi syarat, 6 calon tidak memenuhi syarat, …

Bagi bangsa Indonesia, demokrasi masih menjadi sistem terbaik dalam menjalankan roda pemerintahan. Rakyat Indonesia masih mempercayai dan meyakini demokrasi sebagai jalan terbaik ketimbang oligarki, tirani maupun otoritarianisme yang cenderung tertutup, sewenang-wenang dan menindas rakyat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tagar …

Pada tingkatan yang paling dasar, makna pemilihan umum adalah proses mengkonversi suara menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat. Untuk pemilihan presiden, karena hanya tersedia satu kursi atau satu pasangan calon, wilayah pemilihannya adalah negara. Namun untuk pemilihan legislatif …

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU 8/2012, UU 42/2008, dan UU 15/2011) “menguntungkan” Badan Pengawas Pemilu. Pertama adalah waktu penanganan pelanggaran yang bertambah tadinya 5 (lima) hari menjadi 14 (empat belas) hari. Kedua, Bawaslu, Bawaslu …

Menurut Global State of Democracy atau (GSoD) dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Indonesia pada 2015 punya indeks di atas rataan dunia. Aspek penilaiannya sebagai berikut: Representative Government berskor 0,71 dengan rataan regional 0,50 dan global 0,58; …

Salah satu masalah kronis dalam Pilkada adalah politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN, dulu disebut PNS). Memang dari segi jumlah, ASN di suatu daerah rata-rata sangat kecil persentasenya dibanding total jumlah pemilih. Tapi jangan lupa, ASN rata-rata memiliki status sosial yang …

Ribut-ribut e-KTP selama bertahun-tahun ini sebenarnya merupakan urusan antara pemerintah dengan warga negaranya. Selain terkait dengan aspek legal, bahwa seseorang sah menjadi WNI, hal ini juga terkait dengan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan atas hak-hak dasar bagi warganya. Sementara itu, …

Meski hari-hari ini sedang berlangsung penyerahan dukungan KTP bagi calon perseorangan (atau independen), namun KPU di daerah belum banyak menerima dokumen dari calon yang benar-benar memenuhi syarat minimal dukungan. Memang jalan yang harus dilalui pasangan calon (paslon) perseorangan untuk ikut …