Revisi UU 8/2015 tentang pemilihan umum kepala daerah (pilkada) mendesak untuk dilakukan menjelang Pilkada 2017. Berdasarkan rapat kerja yang dilakukan antara Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II DPR, Senin (18/1) di gedung MPR/DPR/DPD, pemerintah dan DPR sepakat untuk mempercepat proses …
Read More »Opini
Sudahi Tangis Bawaslu
Pilkada 2015 serentak tahap pertama telah selesai dalam sekelumit celah kelemahan. Perbaikan secara menyeluruh, sistematis dan segera wajib bekerja. Pilkada-pilkada serentak tahap selanjutnya menghadang di depan mata. Salah satu penguatan untuk menutup celah pelemahan pengawas pemilu. Lembaga Pengawas Pemilu di …
Read More »Sumbar dan Evaluasi Pilkada
KPU Provinsi Sumatera Barat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan KPU selingkup Sumatera Barat, akademisi, partai politik, tokoh masyarakat dan mahasiswa tentang evaluasi pilkada serentak 9 Desember 2015 (23-24/2). Pelaksanaan pilkada Sumatera Barat diikuti satu pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 13 …
Read More »Prospek Kepemimpinan Perempuan Hasil Pilkada 2015
Perempuan terpilih hasil Pilkada 2015 akan berhadapan dengan tingginya tingkat fragmentasi parlemen. Tantangan berat untuk menjalankan pemerintahan properempuan lima tahun ke depan. Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif menjadi penting untuk menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak …
Read More »Pilkada Milik Siapa?
Pilkada serentak gelombang kedua beberapa bulan lagi akan segera dimulai tahapannya. Sekitar 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi dan 92 kabupaten/ kota akan melaksanakan hajatan demokrasi pada bulan Februari Tahun 2017. Pada saat ini KPU RI sedang melakukan evaluasi …
Read More »Dilema Koalisi Partai Politik
Fenomena berbondong-bondongnya partai politik yang merapat pada koalisi pemerintah wajib kita waspadai, kewaspadaan kita bukan hanya karena kabinet kerja yang semakin tambun dan sarat akan politik transaksional, namun lebih daripada itu yakni melemahnya partai Oposisi di parlemen. Mungkin selama ini …
Read More »Badan Peradilan Khusus Pilkada
Pasca lahirnya Putusan Nomor: 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kini, memang sudah seharusnya dipikirkan untuk mempercepat pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, agar persoalan hukum yang terjadi dalam setiap …
Read More »Demokratisasi Sektor Publik
Awal tahun 2016 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah mulai diterapakan. Penerapan MEA memberikan pengaruh terhadap eksistensi Indonesia di kawasan Asia Tenggara, terutama di bidang politik. Meskipun bergerak dinamis, bidang ini memberikan pengaruh terhadap bidang-bidang lainnya. Dinamisnya sektor ini secara jangka …
Read More »Drop Box: Menjemput Suara dari Pelosok Belahan Dunia Luar
Untuk memenuhi dan menjamin terlaksananya hak konstitusi pemilih warga negara Indonesia, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tidak hanya diselenggarakan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Khusus untuk pemilu legislatif, pemilu di luar negeri diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR …
Read More »Kodifikasi UU Pemilu: Sejarah dan Praktik di Beberapa Negara
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif) akan digelar bersamaan atau serentak pada tahun 2019. Tentunya hal ini akan menjadi babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal