Opini

Menurut hasil penelitian Pekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tahun 2014, nilai bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) hanya berkisar 1,3 persen dari total kebutuhan operasional partai politik per tahun. Tentu saja bantuan …

Hingga detik ini anggaran pilkada serentak 2015 masih menggelinding liar. Persis seperti dadu yang dilempar seorang bandar judi. Dadu berputar sangat kencang, padahal sudah saatnya berhenti. Sebagaimana halnya anggaran pilkada, belum ada tanda-tanda pasti dadu anggaran berhenti di angka berapa. …

  Membaca judul tulisan ini mungkin beberapa pembaca akan berpikir bahwa penulis sedang bercanda ketika membuat tulisan ini. Hello Kitty adalah tokoh kartun anak-anak berbentuk kucing putih yang merupakan produk Sanrio, Jepang. Hello Kitty mulai muncul pada tahun 1976 dan …

Besaran Rp. 108 per suara dari negara terhadap partai politik dinyatakan tidak lagi relevan di tengah tingginya belanja kebutuhan partai. Belanja partai sendiri terbagai kedalam dua kategori yakni belanja pengorganisasian seperti biaya kesektariatan, rapat rutin partai, kaderisasi, dan gaji pegawai. …

DPR akhirnya mengesahkan UU Pilkada hasil revisi kebut dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Pengaturan jadwal yang diusulkan pemerintah jadi bopeng bagi upaya menata sistem dan penyelenggaraan pemilu kita. Senyum Tjahjo Kumolo merekah usai lobi panjang sehari semalam itu berbuah …

Salah satu indikator negara demokratis ialah adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas, Pemilu yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pemilu merupakan manifestasi demokrasi tidak langsung yang dianut sebagian besar negara-negara modern termasuk …

Rezim pilkada serentak akan segera ditabuh. Gelombang pertama yang akan dihelat pada Desember 2015 ini, tahapannya diperkirakan dimulai pada Juli 2015. Banyak pihak yang penasaran. Apakah setelah pergulatan panjang terkait proses pemilihan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa lebih baik dari …

Dewan Prewakilan Rakyat (DPR), telah mengesahkan hasil revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 (UU No 1/2015) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 (Perppu No 1/2014) yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, …

Putusan Mahkamah Konstitusi (23/1’14) yang menitah penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 bisa dinilai sebagai penguatan sistem pemerintahan presidensial. Tapi menguatnya presidensialisme Indonesia bergantung pada pengertian serta bentuk implementasi pemilu serentak. Salah memberikan pengertian atau salah mendesain pemilu serentak bisa berdampak …

Sri Lanka menyelenggarakan Pemilu Presiden yang tahapan pungut hitungnya pada 8 Januari 2015. Sesungguhnya negara republik demokratik ini akan menyelenggarakan Pemilu dua tahun ke depan. Namun, incumbent Presiden Rajapaksa mempercepat penyelenggaraannya tepat setelah empat tahun dirinya berkuasa pada termin ke-dua. …