Tag Archives: kpu

JAKARTA, KOMPAS — Sembilan partai politik, Senin (20/11), kembali mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum dengan memanfaatkan putusan Badan Pengawas Pemilu. Proses penerimaan pendaftaran ini relatif lebih “longgar” dibandingkan dengan pendaftaran partai yang dibuka KPU pada awal …

Partai yang Menang di Bawaslu Bisa Mendaftar Pekan Depan JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum tidak akan merevisi Peraturan KPU tentang Sistem Informasi Partai Politik, tetapi akan mengubah mekanisme pengisiannya. Pengisian Sipol tetap diwajibkan, tetapi partai bisa menyerahkan dokumen fisik …

KPU Perlu Memeriksa Jutaan Data Partai Politik JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum akan tetap memfungsikan Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan aturan yang masih berlaku pada rangkaian tahapan pendaftaran hingga penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Tanpa Sipol, KPU tidak …

Tahapan Pemilu 2019 telah dimulai saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran partai politik calon peserta pemilu pada Selasa (3/10) lalu. Dalam menjalankan tahapan pertama ini, KPU bertumpu pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan rancangan Peraturan KPU ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta (22/8). Draft PKPU No 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan rancangan PKPU ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta (22/8). Draft PKPU No 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memiliki data terpilah penyelenggara pemilu hingga tingkat paling bawah yang dirinci menurut jenis kelamin. Padahal, data tersebut dibutuhkan untuk setidaknya dua hal: pelacakan perempuan potensial dan …

Undang-undang Pemilu yang baru saja disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengamanatkan tahapan Pemilu Serentak 2019 dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemungutan suara Pemilu 2019 disepakati digelar pada April 2019. Maka tahapan pemilu harus dimulai bulan Agustus …

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai frasa “bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 telah mengaburkan makna konsultasi. Konsultasi dimaksudkan sebagai forum bertukar pikiran untuk mendapatkan nasihat, saran, dan sebagainya. Frasa “bersifat mengikat” justru bersifat menyandera ketimbang bertukar pikiran. “Adanya …

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diperlakukan berbeda dari lembaga independen lainnya. Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Komisi Yudisial sebagai lembaga independen sama sekali tidak diharuskan melalui proses konsultasi dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat …