Tag Archives: penegakan hukum pemilu

Setelah pilkada 9 desember 2015  selesai beberapa daerah sudah mengumumkan pemenang dan beberapa daerah lainnya memilih memperkarakan hasilnya kepada MK sebagai bentuk  ketidakpuasan calon terhadap hasil pilkada. Dari 269 daerah yang ikut pilkada seperti yang dilansir Mahkamah Konstitusi 147 pemohan …

Salah satu indikator negara demokratis ialah adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas, Pemilu yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pemilu merupakan manifestasi demokrasi tidak langsung yang dianut sebagian besar negara-negara modern termasuk …

Rezim pilkada serentak akan segera ditabuh. Gelombang pertama yang akan dihelat pada Desember 2015 ini, tahapannya diperkirakan dimulai pada Juli 2015. Banyak pihak yang penasaran. Apakah setelah pergulatan panjang terkait proses pemilihan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa lebih baik dari …

Uang merupakan kebutuhan mutlak untuk proses politik demokrasi tetapi dana saja tidak cukup mampu membuat proses politik demokrasi bekerja (Money is necessary but not sufficient for democratic political process). Selain dana, faktor lain yang diperlukan untuk menjamin proses politik demokrasi …

All the President’s Men (ATPM) menyadarkan kita, di negara dengan sistem hukum yang kuat pun pelanggaran pemilu terjadi dan menentukan kemenangan. Kesadaran ini eksekutif di dalam pemilu melakukan skandal dengan partai sebagai penyuplai wakil rakyat di legislatif, pers menjadi pendorong …

Belum kuatnya kesadaran masyarakat berpolitik berdampak kurang pedulinya masyarakat terhadap pemilu, khususnya dalam pengawasan. Kalau pun ada bagian masyarakat yang mengawasi, pelaporan dugaan pelanggaran kepada lembaga pengawas dan kepolisian amat berbelit. Pada Pemilu 2009, banyak penanganan pelanggaran pemilu yang tak …