Tag Archives: RUU Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta penguatan kelembagaan KPU di Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menyetujui rencana menjadikan komisioner KPU sebagai pejabat negara dan menghapus kewajiban konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Lembaga ini harus dikuatkan. Kalau …

Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 Dipertaruhkan JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu diperkirakan akan molor dari jadwal yang ditetapkan. Fraksi-fraksi di DPR yang seharusnya menyerahkan daftar inventarisasi masalah terhadap draf RUU itu pada 10 Januari ini belum rampung melakukan …

Isu pemulihan hak pilih bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) mencuat di rapat dengar pendapat (RDP) Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menanyakan kesiapan TNI …

Pada rapat dengar pendapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan situasi darurat pemilu. PAN menilai RUU Pemilu belum memberikan wewenang kepada TNI. Padahal, situasi darurat pemilu …

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu memperbaiki dua pengaturan di dalam RUU Pemilu. Pertama, Polri meminta agar batas waktu penyampaian hasil penyidikan di RUU Pemilu ditegaskan, yakni dengan mengubah nomenklatur hari menjadi hari …

Ketika Komisi Pemilihan Umum menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu, kalangan masyarakat umum menilai legitimasi suatu proses penyelenggaraan pemilu dari dua segi. Pertama, apakah hasil pemilu bebas dari manipulasi. Kedua, apakah pelanggaran hukum pemilu ditegakkan secara adil. Karena itu, efektivitas penegakan …

Ambang batas parlemen menjadi isu perdebatan dalam rapat Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menaikkan ambang batas dianggap efektif untuk menyederhanakan sistem partai di parlemen, guna mengefektifkan sistem presidensial. Akan tetapi, penyederhanaan partai tak cukup dengan hanya menggunakan instrumen …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) usulkan penambahan jumlah pemilih untuk satu tempat pemungutan suara (TPS), yakni, dari 800 menjadi 1.000 pemilih. Hal tersebut diajukan guna mengefensiensi dana yang dikeluarkan untuk membayar honor panitia pemungutan suara (PPS). “Memang ini berdampak pada lokasi …

Pada rapat dengar pendapat 7 Desember 2016 yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar daerah pemilihan (dapil) dibentuk oleh KPU. Hal ini ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan di dalam tubuh Pansus …

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan sistem proporsional tertutup sebagai sistem pemilu legislatif (pileg). Keduanya berargumen bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik, sehingga partai mempunyai hak untuk menetapkan kadernya …