Tag Archives: RUU Pemilu

Pasal 137 ayat (4) huruf e dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan penetapan daerah pemilihan (dapil) dilakukan setelah verifikasi partai peserta pemilu. Hal ini dinilai keliru. Dapil semestinya ditetapkan jauh hari sebelum tahap verifikasi, disesuaikan dengan jadwal sensus penduduk, …

Partai didesak untuk menempatkan perempuan di nomor urut satu daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD sekurang-kurangnya di 30 persen daerah pemilihan. Tindakan afirmasi ini perlu diatur untuk terus meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. “Kita menuntut regulasi untuk …

Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menentukan pengajuan sengketa hasil pemilu dilakukan pada waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkannya hasil pemilihan legislatif (pileg). Waktu tersebut dinilai terlalu singkat dan menyulitkan peserta pemilu dalam mengajukan sengketa. Di dalam RUU, ketentuan waktu …

Ada empat persoalan dalam pengaturan sengketa non hasil pemilu di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pertama, terminologi laporan dengan sengketa campur aduk. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 444 ayat (1). Terminologi laporan dalam UU kepemiluan bukan dimaksudkan untuk …

Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu Pasal 442 ayat (1) mengadopsi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) No.10/2016 mengenai sanksi administrasi bagi pelaku politik uang. Akan tetapi, ketentuan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pasal tersebut tidak diberikan penjelasan yang jelas, sama …

Pasal 433 ayat (3) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu mesti dilakukan secara tertulis. Hal ini merupakan kemunduran dari pengaturan sebelumnya, yakni UU No. 8/2012, yang memperbolehkan masyarakat dan pemantau pemilu melaporkan secara lisan. …

Kerangka hukum pemilu di dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dinilai tidak ideal dan membingungkan. Pemerintah tidak memulai penyusunan regulasi dengan pemahaman dan definisi masing-masing pelanggaran. Pemerintah mendahulukan mekanisme penanganan pelanggaran yang seharusnya diletakkan di bagian akhir. “Persoalan struktur adalah …

Masyarakat diminta mengawasi proses pembahasan RUU Pemilu di DPR. JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pesimistis rancangan undang-undang (RUU) tentang penyelenggaraan pemilu bakal rampung sebelum Juni 2017. Ketua Perludem Titi Anggraini menuturkan, jika pem bahasan terkait mekanisme pemilu …

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyampaikan tabel formulasi penghitungan suara dalam diskusi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Menteng, Jakarta, Minggu (6/11). Diskusi membahas sejumlah isu krusial terkait RUU Penyelenggaraan Pemilu yang telah diserahkan pemerintah kepada …

Ada dua pasal mengenai pemilihan presiden (pilpres) dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang dinilai bermasalah, yakni Pasal 395 dan Pasal 203 ayat (5). Pasal 395 dinilai inkonstitusional karena tidak mengakomodasi ketentuan syarat keterpilihan presiden dengan dua pasangan calon …