Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Pemilu Federal Australia tahun lalu memberikan hasil mengejutkan. Partai Buruh yang dipimpin PM Anthony Albanese meraih setidaknya 91 kursi atau lebih dari 60% total kursi parlemen. Sementara itu, pesaing utamanya koalisi Partai Liberal dan Nasional, yang sebelumnya diprediksi menang, hanya meraih 40 kursi di parlemen. Pemimpinnya, Peter Dutton, bahkan gagal mempertahankan kursi di dapilnya sendiri.
Padahal, pemerintahan Albanese tengah disorot tajam akibat harga bahan pokok melambung, krisis perumahan, dan sikap permisif terhadap genosida Israel di Gaza. Namun, publik justru lebih memilih Partai Buruh. Mengapa?
Ini cerita tentang kecanggihan politik pemilih di negara dengan skor demokrasi yang bagus. Cerita politik di Australia ini barangkali bisa menginspirasi upaya reformasi pendidikan politik di Indonesia. Kecanggihan politik (political sophistication) bersandar pada bagaimana seseorang membuat Keputusan politik berdasarkan informasi-informasi kompleks yang dicerna dan ditelaah secara kritis. Kemampuan ini krusial dalam demokrasi, untuk mencegah populisme dan re-otoriterisasi. Tulisan ini akan menelaah bagaimana proses kompleks pengambilan keputusan politik masyarakat Australia, alasan-alasannya, serta apa yang bisa kita pelajari untuk pendidikan politik Indonesia.
Efek Trump
Penyebab utamanya adalah Efek Trump. Koalisi kanan yang dipimpin Dutton banyak mengadopsi gaya politik Donald Trump di Negeri Paman Sam: retorika populis, kebijakan proteksionis, hingga sentimen anti-imigran. Namun, strategi ini menjadi bumerang. Di tengah citra negatif terhadap Trump, Liberal dan faksi kanan lainnya terkena getahnya.
Fenomena serupa terjadi di Kanada di awal tahun. Partai petahana, Liberal, yang dipimpin Mark Carney menang tipis melawan Konservatif. Padahal, performa pemerintah partai tersebut tidak lebih baik. Namun, sentimen negatif pemilih Kanada pascarencana aneksasi Trump, dapat dimanfaatkan dan membalikkan keadaan.
Efek Trump menjalar ke negara persemakmuran (commonwealth) lainnya, Australia. Di media sosial, muncul sindiran kepada Peter Dutton sebagai “Temu Trump”, yang berarti gabungan antara Trump dan platform e-commerce murah, Temu. Sindiran ini menggambarkan bagaimana publik menolak politik murah populisme.
Memilih Demokrasi
Pilihan publik Australia dapat dibaca sebagai penolakan terhadap ancaman kemunduran demokrasi. Warga menghadapi dilemma: membiarkan pemerintah yang tidak terlalu memuaskan tetap berkuasa, atau memilih oposisi yang potensial membawa negara ke arah otoritarianisme, layaknya Trump di AS. Mereka memilih opsi pertama.
Pilihan ini tak lepas dari sejarah panjang demokratisasi di Australia. Pada 1902, Perempuan mulai mendapatkan hak pilih walau masih restriktif. Pada 1970-an, kebijakan rasis White Australian Policy dihapus. Dan pada 1992, Putusan Mabo (Mabo Decision) menandai dimulainya pengakuan atas tanah adat, dan selanjutnya integrasi orang Aborigin dan kelompok etnis lainnya. Demokrasi Australia dibangun secara bertahap dan panjang, sehingga tak heran jika publik enggan melihat kemunduran demokrasi.
Di sisi lain, Pendidikan politik formal yang interaktif mulai diterapkan untuk siswa tahun ketujuh hingga kesepuluh, setara dengan SMP dan SMA. Pendidikan tersebut meliputi pemerintahan dan demokrasi, hingga hak sipil dan multikulturalisme (ACARA, 2015). Bahkan, perspektif masyarakat adat Aborigin dan penduduk Torres Strait telah diajarkan pada tahun kedelapan.
Sementara itu, Pendidikan politik di kampus juga lebih maju. Selain debat-debat politik rutin, kampus juga menjadi rumah bagi mahasiswa simpatisan partai. Tak jarang, organisasi onderbouw partai hadir di tengah acara ospek kampus tanpa pembatasan.
Kecanggihan Politik
Efek Trump, memberikan dampak serius bagi konstelasi politik Australia. Hal ini menarik, sebab masyarakat mampu membaca informasi politik yang terjadi nun jauh di negeri Paman Sam dan menerjemahkannya ke dalam preferensi politik mereka.
Fenomena ini cukup beralasan dan menggambarkan kecanggihan politik (political sophistication) pemilihnya. Konsep klasik ini merujuk pada kemampuan individu memahami dan mengorganisasi informasi politik, lalu mengaitkannya dengan preferensi politik dan kepentingan pribadi serta komunitas (Larkin et al., 1980).
Menurut Luskin (1990), kecanggihan politik bergantung pada tiga faktor: akses informasi politik, kemampuan kognitif, dan motivasi untuk memahami politik. Kunci utama dari ketiga faktor adalah kualitas pendidikan (Rapelli, 2018).
Di Australia, kecanggihan politik direfleksikan dari kualitas pendidikan yang setara. Data V-Dem (2024) menunjukkan Indeks Kesetaraan Pendidikan Australia mencapai 3,19, sementara Indeks Demokrasi Liberal berada di angka 0,81, jauh di atas rata-rata global. Ini menunjukkan korelasi positif antara pendidikan dan ketahanan demokrasi.
Sistem pemilu Australia juga turut memperkuat kecanggihan politik. Sistem preferensial yang digunakan, mengharuskan pemilih memeringkatkan kandidat. Ini menuntut strategi dan pemahaman teknis pemilu yang cukup kompleks. Sebab, pemilih dituntut untuk memahami bagaimana metode pemberian suara dan bagaimana suara mereka dikonversi menjadi kursi.
Selain itu, siklus pemilu cukup padat, dengan Pemilu Federal tiga tahun sekali, dan pemilu negara bagian dan lokal. Kalender elektoral yang padat memberikan pengalaman politik yang rutin bagi warga.
Pelajaran
Pengalaman Australia memberi pelajaran penting bagi Indonesia. Pertama, pendidikan politik formal perlu dimulai sejak sekolah menengah, saat siswa bersiap dengan pemilu pertamanya. Pemuda harus dibekali pemahaman tentang sistem politik, hak suara, dan kemampuan untuk menyaring dan mengolah informasi politik.
Kedua, akses pendidikan yang merata harus menjadi prioritas. Ini fondasi yang penting agar masyarakat mampu memahami informasi politik secara kritis dan membuat pilihan rasional.
Ketiga, stigma terhadap politik harus diubah. Politik bukan sekadar pertarungan elite, namun juga wadah kepentingan warga. Organisasi kampus, diskusi dan debat publik, serta partisipasi pemilih perlu ditumbuhkan sebagai bagian dari kultur politik warga.
Erosi demokrasi global, termasuk Indonesia, perlu ditanggapi serius. Responsnya bergantung pada kecanggihan politik warga. Demokrasi bukan hanya soal kelembagaan. Lebih dari itu, demokrasi juga soal kapasitas pemilih untuk mengenali dan menolak bahaya populisme. Penting untuk membangun fondasi yang kuat, melalui pendidikan dan pengalaman politik bagi warga. []
KAHFI ADLAN HAFIZ
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)