Berita

Fitnah SARA Lebih Berpengaruh Dibanding Politik Uang

0

Politik uang di Pilkada DKI Jakarta relatif tak berpengaruh mengubah pilihan warga DKI Jakarta. Di akar rumput, penyebaran informasi tak berdasar fakta melalui selebaran, pesan singat, dan tokoh masyarakat berdasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lebih berpengaruh menjadi dasar menentukan pilihan di Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Isu SARA lebih mempengaruhi pertimbangan pilihan. Kalau politik uang tidak,”  kata Ketua Kalyanamitra, Listyowati kepada rumahpemilu.org (18/4).

Listyowati menjelaskan, tidak di situ dalam pengertian tidak mempengaruhi pilihan politiknya. Jika ada tim sukses pasangan selain yang dipilihnya memberikan sembako atau uang, tak akan mengubah pilihan politiknya.

Kalyanamitra sebagai lembaga perempuan di isu kesetaraan dan pemberdayaan melakukan pendampingan perempuan kader Posyandu di DKI Jakarta. Selain memberikan pemahaman gender dan kesehatan reproduksi, Kalyanamitra pun mendorong keterlibatan kader Posyandu ke peran-peran politik publik.

Para perempuan kader Posyandu itu punya aktivitas kelompok. Tak hanya soal aktivitas Posyandu tapi juga aktivitas lain seperti pengajian. Pada aktivitas kelompok, informasi SARA didapat dan dibagikan tanpa verifikasi kebenaran.

“Aktivitas para perempuan yang berkelompok menjadi pusat mendapatkan dan berbagi informasi. Isu SARA lebih mempengaruhi. Kalau politik uang tidak,” kata Listyowati. []

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang sejak Pemilu 2014 terlibat mengadvokasi keterbukaan data dan informasi pemilu serta menghubungkannya dalam ekosistem Open Government Indonesia dan Open Government Partnership/Global. Usep memimpin Tim Redaksi Rumahpemilu, menjamin informasi pemilu yang kredibel dan imparsial sehingga pernah dinominasikan mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Dalam advokasi undang-undang pemilu, ia terlibat merancang ketentuan hukum keterwakilan perempuan (Koordinator Sub-Komite) dan sistem pemilu bersama koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam isu demokrasi digital, Usep mengkoordinir koalisi masyarakat sipil dalam advokasi moderasi konten dan pemantauan media sosial. Sebelum di Perludem, lulusan Universitas Indonesia (2008) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Beasiswa Munir Said Thalib, 2022) ini aktif dalam isu GEDSI (gender, equality, disability, and social inclusion) di Yayasan Jurnal Perempuan (2009–2012) dan Helen Keller International Indonesia (2012).

Masalah DPT Pilkada DKI Lebih Soal Tinggi Ekspektasi

Previous article

Saatnya Memilih Sesuai Nurani

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita