Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang sejak Pemilu 2014 terlibat mengadvokasi keterbukaan data dan informasi pemilu serta menghubungkannya dalam ekosistem Open Government Indonesia dan Open Government Partnership/Global. Usep memimpin Tim Redaksi Rumahpemilu, menjamin informasi pemilu yang kredibel dan imparsial sehingga pernah dinominasikan mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Dalam advokasi undang-undang pemilu, ia terlibat merancang ketentuan hukum keterwakilan perempuan (Koordinator Sub-Komite) dan sistem pemilu bersama koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam isu demokrasi digital, Usep mengkoordinir koalisi masyarakat sipil dalam advokasi moderasi konten dan pemantauan media sosial. Sebelum di Perludem, lulusan Universitas Indonesia (2008) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Beasiswa Munir Said Thalib, 2022) ini aktif dalam isu GEDSI (gender, equality, disability, and social inclusion) di Yayasan Jurnal Perempuan (2009–2012) dan Helen Keller International Indonesia (2012).
Setiap 15 September, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional. Bagi Indonesia, peringatan ini seharusnya bukan sekadar agenda internasional yang lewat di kalender. Ia relevan ...
Penurunan kualitas demokrasi Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembentuk hukum yang melahirkan aturan diskriminatif. Freedom House secara konsisten menilai bahwa kualitas demokrasi tidak ...
Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan pelanggaran hak politik perempuan kepada Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu ...
Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama para perseorangan warga mengajukan uji materi ketentuan kuota 30% perempuan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang ...
Wacana penggunaan e-voting dalam Pemilu Indonesia kembali muncul. Kali ini menjadi salah satu usulan pada konteks revisi undang-undang pemilu. Padahal, penggunaan e-voting tidak ...
Sejak era reformasi, penyederhanaan sistem partai politik biasanya hanya dilakukan dengan menaikkan ambang batas parlemen secara bertahap. Namun, kebijakan ini mengabaikan hak konstitusional ...
Titi Anggraini membuka presentasi disertasinya yang berjudul “Dampak Legislative Inaction dalam Tata Kelola Pemilu Serentak 2024 dan Urgensinya terhadap Pembentukan Komisi Hukum Pemilu di Indonesia” ...
Masalah kepemiluan Indonesia bukan hanya soal kualitas orang dan partai politik yang bertanding. Apalagi kalau sebatas urusan integritas penyelenggara pemilu. Ada problem yang ...
Reformasi Indonesia telah berjalan lebih dari dua dekade. Tapi, semakin lama terlibat dalam advokasi kepemiluan, saya semakin merasa bahwa ada satu hal yang ...
Kelelahan sepertinya bisa menggambarkan keadaan demokrasi Indonesia. Setidaknya ini berlaku bagi sebagian orang di tiap aktor politik. Rakyat sebagai pemilih, yang memiliki kedaulatan ...