MBG Watch Desak Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Senin (15/7). Mereka mendesak pemerintah menghentikan Program ...
Berita
Koalisi Minta MK Wajibkan Kuota 30 Persen Perempuan di Penyelenggara Pemilu
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor ...
Berita
Guru Besar UGM: Revisi UU Pemilu Tak Boleh Tunduk pada Kepentingan Elite
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengingatkan agar pembahasan revisi UU Pemilu tidak kembali disusun berdasarkan kompromi elite ...
Berita
Kegagalan Revisi UU Pemilu Perlemah Perbaikan Demokrasi
Pengajar dan pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai DPR telah menunjukkan sikap legislative inaction dengan tidak menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk ...
Berita
Pakar Ingatkan Batas Waktu Pembentukan Timsel KPU dan Bawaslu
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan Presiden Prabowo Subianto harus membentuk Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu paling lambat ...
Revisi UU Pemilu Harus Jalankan Putusan MK
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menegaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus menjadi momentum untuk menindaklanjuti berbagai putusan ...
Liputan Khusus
Revisi UU Pemilu Tak Bergerak, Demokrasi Dipertaruhkan
Penundaan revisi UU Pemilu dinilai bukan lagi sekadar persoalan lambatnya proses legislasi. Sejumlah pakar hukum tata negara dan kepemiluan menilai kondisi tersebut berpotensi ...
Liputan Khusus
e-Banpol: Menata Pendanaan Partai, Memulihkan Kepercayaan Publik
Wacana peningkatan bantuan keuangan partai politik (Banpol) kembali mengemuka. Namun, pembahasan kali ini tidak lagi semata-mata mengenai besaran anggaran yang diberikan negara, melainkan ...
Berita
ICW Minta Partai Buka Laporan Keuangan Sebelum Banpol Ditambah
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengatakan bahwa tambahan dana dari negara tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar jika tidak dibarengi reformasi partai ...
Berita
Bappenas: E-Banpol Jadi Bagian Penguatan Tata Kelola Demokrasi
Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nuzula Anggreini mengatakan, penguatan tata kelola partai politik, termasuk bantuan keuangan partai, ...
