Ajid Fuad Muzaki adalah seorang peneliti di Perludem, berfokus pada isu pemilu, demokrasi, tata kelola politik, dan media. Ia aktif melakukan penelitian, advokasi, analisis kebijakan, dan studi media tentang berbagai isu strategis yang berhubungan dengan pembangunan demokrasi.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura melihat persoalan mandeknya legislatif sebagai bagian dari problem yang lebih luas ...
Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menilai, mandeknya pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu tidak lepas dari konflik kepentingan dalam proses pembentukannya. ...
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pengaturan keterwakilan perempuan dalam ...
Persoalan regulatory capture atau pembajakan regulasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum maupun tata kelola pemerintahan. Praktik tersebut berkaitan erat dengan struktur ...
Indonesian Parliamentary Center (IPC) meluncurkan Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025, sebuah instrumen untuk mengukur kualitas kelembagaan DPR RI dalam menjalankan fungsi dan prinsip-prinsip ...
Direktur Eksekutif PSHK, Rizky Argama, mengatakan terdapat fenomena banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, regulasi justru ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan ...
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ...
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menyatakan kekecewaan mendalam atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sebagian permohonan Koalisi Selamatkan Pendidikan ...
Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menegaskan, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan langkah memperburuk kualitas ...
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TI Indonesia), dan YAPPIKA mengingatkan DPR RI agar proses penunjukan ...