Menimbang Masa Depan Sistem Pemilu Indonesia
Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu kembali menjadi agenda penting dalam pembenahan demokrasi Indonesia. Pembahasannya memang masih berada pada tahap awal, namun Komisi II DPR ...
Berita
Putusan MK Ubah Fondasi Pemilu, Namun Revisi UU Pemilu Belum Bergerak
Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti. Hingga pertengahan 2026, belum ada langkah konkret untuk memulai pembahasan, padahal sejumlah putusan ...
Berita
Komisi II DPR: Revisi UU Pemilu Harus Jadi Momentum Pembenahan Demokrasi
Komisi II DPR RI menegaskan rencana perbaikan Undang-Undang (UU) Pemilu harus menjadi momentum penting membenahi sistem demokrasi dan secara mendasar. Pemilu tidak boleh ...
Berita
Penundaan Revisi UU Pemilu Ganggu Persiapan Pemilu 2029
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dinilai tidak lagi memiliki banyak waktu untuk ditunda. Selain harus menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan Pemilu 2029, revisi ...
Berita
BRIN Usulkan Pilkada Asimetris Sesuai Karakteristik Daerah
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia tidak lagi menggunakan ...
Mantan Ketua KPU Usul Ada Lembaga Khusus Awasi Dana Kampanye
Pengawasan dana kampanye pemilu dinilai masih menyisakan sejumlah celah, terutama dari praktik penggalangan dana melalui jaringan informal yang tidak tercatat dalam sistem pelaporan ...
Liputan Khusus
Tuntutan Transparansi Dorong Reformasi Internal Partai Politik
Perubahan perilaku pemilih muda, tuntutan transparansi, dan dinamika demokrasi mendorong partai politik di Indonesia untuk memperkuat tata kelola organisasi dan membangun politik berbasis ...
Berita
BRIN: Partai Politik Mulai Bangun Tata Kelola Modern Berbasis Digital
Modernisasi tata kelola mulai dilakukan sejumlah partai politik di Indonesia. Temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan sejumlah partai kini membangun sistem ...
Berita
Putusan MK: Partai Bisa Dicoret di Dapil Jika Tak Penuhi Kuota 30% Caleg Perempuan
Mahkamah Konstitusi (MK) memputuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh partai ...
Liputan Khusus
Revisi UU Pemilu dan Dorongan Reformasi Sistem Pemilu
Komisi II DPR menargetkan pembahasan formal revisi Undang-Undang Pemilu mulai bergulir pada Juli–Agustus 2026, dengan target pengesahan pada akhir tahun yang sama. Saat ...
