Author: AJID FUAD MUZAKI
Koalisi Damai Desak Komdigi Buka Blokir Login Wikipedia
Koalisi Damai meminta pemerintah segera membuka kembali pemblokiran halaman login Wikipedia. Pemblokiran tersebut dinilai menghambat produksi pengetahuan terbuka serta berpotensi ...SAFEnet: Pola Orde Baru Kembali Muncul di Ruang Siber
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meluncurkan Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2025 bertajuk Orba Datang Lagi, Represi Tak Pernah Pergi ...Evaluasi Desentralisasi dan Polemik Masa Depan Pilkada
Penerapan otonomi daerah di Indonesia yang telah berjalan selama seperempat abad dinilai masih menyisakan banyak persoalan mendasar. Meski kebijakan desentralisasi ...BRIN: Biaya Mahal Bukan Alasan Hapus Pilkada Langsung
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. BRIN menilai, Pilkada ...Otonomi Daerah Dinilai Masih Belum Optimal
Wakil Ketua DPD, Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengungkapkan penerapan otonomi daerah di Indonesia masih banyak meninggalkan catatan. Ia menyebut otonomi ...Terbukti Lakukan Gratifikasi Pilkada DKPP Pecat Ketua KPU Kota Bogor
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tetap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin karena terbukti ...IPK 2025: Peringkat Indonesia Merosot ke Posisi 109 Dunia
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di angka 34 atau turun tiga poin dibandingkan tahun 2024. Transparency ...Perludem Usulkan Sistem MMP untuk Jaga Proporsionalitas
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan opsi perubahan sistem pemilu legislatif melalui penerapan model campuran Mixed Member Proportional (MMP). Sistem ...IEROF 2026: Efisiensi Pemilu Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa upaya efisiensi biaya pemilu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip kedaulatan rakyat. ...Reformasi Pemilu Harus Lindungi Kedaulatan Rakyat
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa reformasi pemilu di Indonesia tidak lagi cukup dilakukan secara prosedural dan teknis ...
