Author: AJID FUAD MUZAKI
Walhi Anggap Penunjukan Pj Kepala Daerah Berpotensi Langgengkan Konflik Agraria
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai proses penunjukkan pejabat (Pj) kepala daerah sarat dengan masalah. Setidaknya, sebanyak 101 kepala daerah ...AMAN: Tahun Pemilu Penyelesaian Konflik Agraria Alami Kemunduran
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai pemilu dipenuhi akrobat politik dan kecurangan. AMAN menganggap Pemilu 2024 yang seharusnnya sebagai sarana ...Dalam Bayang-Bayang Hoaks: Tantangan Demokrasi pada Pemilu 2024
Saat ini publik dianggap masih rentan terkena gangguan informasi rangkaian Pemilu 2024. Gangguan tersebut berdampak pada kepercayaan terhadap demokrasi, institusi ...In the Shadow of Hoaxes: Challenges to Democracy in the 2024 Election
Currently, the public is still considered vulnerable to information disruption during the 2024 election series. This disruption has an impact ...ICW Desak KPU Buka Seluruh Informasi Pemilu
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka seluruh informasi pemilu sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU ...Kominfo Himbau Masyarakat Terima Hasil Resmi Pemilu
Jelang penguman resmi pemenang Pemilu 2024 pada 20 Maret mendatang, Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kominfo) himbau masyarakat terima hasil pemilu. ...UII Calls for Permanent opposition to Maintain Democracy
The Indonesian Islamic University (UII) Yogyakarta demands that all state administrators uphold national ethics, respect the rights and freedoms of ...UII Serukan Oposisi Permanen untuk Jaga Demokrasi
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menuntut seluruh penyelenggara negara menjunjung tinggi etika berbangsa, menghormati hak dan kebebasan warga negara serta ...Parliamentary Thresholds: Between Democratic Principles and Government Stability
The Constitutional Court (MK) stated that the parliamentary threshold (PT) of 4 percent was unconstitutional and inconsistent with the principles ...Ambang Batas Parlemen: Antara Prinsip Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen inkonstitusional serta tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan ...
