KPU Jelaskan Penghitungan Batas Dua Periode untuk Pilkada
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengatakan gubernur, bupati dan walikota yang sudah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ...
News
KPU Explains the Calculation of the Two-Period Limit for Regional Elections
Chairman of the General Election Commission (KPU), Hasyim Asy’ari, said that governors, regents, and mayors who have served two terms in the same ...
Berita
KPU Kini Wajibkan Caleg Terpilih Mundur Jika Maju di Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang akan maju pada Pilkada ...
News
KPU Now Requires Elected Legislative Candidates to Resign If They Run in the 2024 Regional Elections
The General Election Commission (KPU) emphasized that elected candidates for members of the DPR, DPD, or DPRD at the provincial or district/city level ...
News
DKPP Fires Two Election Organizers for Violating Code of Ethics
The Election Organizer Honorary Council (DKPP) imposed permanent suspension sanctions on two election organizers who were proven to have violated the Election Organizer ...
DKPP Pecat Dua Penyelenggara Pemilu karena Langgar Kode Etik
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut ...
Berita
Caleg Terpilih Harus Siap Mundur Jika Maju Pilkada 2024
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan adil. Hal tersebut merespon dibolehkannya caleg ...
News
Elected Legislative Candidates Must Be Ready to Resign If They Run for the 2024 Regional Election
The Association for Elections and Democracy (Perludem) urges the General Election Commission (KPU) to guarantee that the 2024 regional elections will be held ...
Liputan Khusus
Pengadilan Rakyat Masyarakat Sipil Ungkap 9 Dosa Besar Pemerintah
Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat banyak sekali tindakan represif negara terhadap masyarakat sipil, mulai dari perusakan lingkungan, penyusutan ruang dan ...
Berita
Menuntut Kepemimpinan Baru KPK yang Berintegritas
Koalisi Masyarakat Sipil tegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak hilangnya independensi dan integritas KPK. Koalisi mendesak Presiden Jokowi dan DPR ...
