The Election Supervisory Body (Badan Pengawas Pemilihan Umum or Bawaslu) is unable to fully supervise the submission of Campaign Fund Special Accounts (Rekening Khusus Dana Kampanye or RKDK) and Initial Campaign Fund Reports (Laporan Awal Dana Kampanye or LADK) from …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak dapat melakukan pengawasan terhadap penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilu 2024 dengan maksimal. Karena Bawaslu di seluruh tingkatan dibatasi dalam mengakses pembacaan data Laporan Dana Kampanye …

Bivitri Susanti, a Constitutional Law expert from Jentera Law School (STH), views that currently, the law in Indonesia is often used as a tool to intimidate the public, especially during the electoral process. Therefore, she believes the government should ensure …

Ahli Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, Bivitri Susanti memandang saat ini hukum di Indonesia seringkali dijadikan alat untuk mengintimidasi masyarakat, terlebih dalam proses berjalannya pemilu. Untuk itu ia memandang pemerintah perlu menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) …

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu penting pada Pemilu 2024 karena dianggap rawan terjadi kecurangan. Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menegaskan perlu ada pengawasan ketat terhadap ASN, karena isu netralitas ASN erat kaitannya dengan dinasti politik. Pemerintah harus …

Di dalam Cawahu 2024 ini, Perludem membagi pembahasan menjadi empat bagian utama: Pertama sistem pemilu, kedua aktor pemilu, ketiga manajemen pemilu, dan keempat penegakan hukum pemilu. Empat isu besar ini beranjak dari pembagian Perludem di dalam melakukan riset dan advokasi …

Pemilu 2024 dianggap memiliki banyak permasalahan yang justru datang dari penyelenggara pemilu, hal itu membuat proses pengawalan pemilu menjadi sulit dilakukan. Alhasil banyak kebijakan-kebijakan mengalami kemunduran yang menyebabkan proses pemilu tidak berjalan dengan demokratis. Masalah kemandirian penyelenggara pemilu dinilai menjadi …

The 2024 Election is considered to have many problems that actually come from the election organizers, making the election oversight process difficult to carry out. As a result, many policies have regressed, causing the election process to not proceed democratically. …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi [The Association for Elections and Democracy] (Perludem) has launched its Catatan Awal Tahun [Year-Opening Notes] (Cawahu) to document and reflect on all events related to electoral and democracy issues throughout the year 2023. The agenda for …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meluncurkan Catatan Awal Tahun (Cawahu) untuk merekam dan merefleksikan semua peristiwa terkait isu kepemiluan dan demokrasi sepanjang tahun 2023. Agenda reformasi elektoral perlu didorong untuk perbaikan sistem pemilu dan seluruh kerangka ketentuan pemilu. Perludem …