Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) mengajak warganet menolak jabatan wakil presiden lebih dari 2 periode. Koalisi berharap, makin banyak warganet yang menandatangani petisi Change.org bertajuk “Tolak Masa Jabatan Wapres Lebih dari 2 Kali”, akan makin kuat mendorong Mahkamah Konstitusi …
Read More »Berita
UU Pemilu, Pisau yang Tumpul untuk Membunuh Praktik Politik Uang
Praktik politik uang masih terjadi pada Pilkada Serentak gelombang ketiga yang dilangsungkan pada 2018. Banyak temuan politik uang dilaporkan oleh masyarakat dan pemantau, namun tak dapat ditindak secara tuntas dengan pemberian sanksi diskualifikasi. Terhadap hal tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk …
Read More »Kemendagri Segera Rampungkan Komik UU Pemilu
Hendak menyasar semua kalangan dalam program pendidikan pemilu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang merampungkan komik Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017. Komik menceritakan aturan hukum yang tertuang di dalam 573 pasal UU Pemilu. “Kami sedang merampungkan sebuah cerita dalam bentuk komik yang …
Read More »Perludem, KPU Perlu Segera Surati Calon Anggota DPD dari Unsur Partai Politik
Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Juli 2018 yang melarang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari unsur partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan bergerak cepat mematuhi putusan MK. KPU mesti menyurati calon anggota DPD yang diverifikasi berasal …
Read More »KPU Diminta Hapus Nama Bacaleg yang Tak Memenuhi Syarat PKPU No. 20/2018
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja mengeluarkan laporan hasil pengawasan terhadap data bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota kepada publik. Diketahui, terdapat 199 bacaleg mantan narapidana korupsi di dalam daftar bacaleg yang diajukan …
Read More »Demi Kedaulatan Pemilih, KPU Didesak Segera Buka Akses Data Caleg di SILON
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas beberapa lembaga pemantau pemilu dan demokrasi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada publik. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat sehingga KPU wajib memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan informasi …
Read More »Telah Dilantik, Jumlah Perempuan Pengawas Pemilu Provinsi Meningkat
Rabu (25/7), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, melantik 81 orang anggota Bawaslu Provinsi. Dengan demikian, telah terdapat 188 anggota Bawaslu di 34 provinsi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu RI, diketahui bahwa jumlah …
Read More »Bawaslu Imbau Partai Politik Tak Calonkan Mantan Narapidana Korupsi
Pada audiensi kepada Presiden RI, Joko Widodo, ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan bahwa Bawaslu telah melakukan sosialisasi dan imbauan moral kepada seluruh pengurus partai politik peserta Pemilu 2019. Dalam sosialisasi, Bawaslu mengimbau agar partai politik peserta …
Read More »Bawaslu Dorong Komitmen Presiden Ajak ASN dan TNI/Polri Netral di Pemilu 2019
Selasa (24/7), Presiden RI, Joko Widodo, menerima audiensi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Istana Bogor, Jawa Barat. Pada audiensi tersebut, Bawaslu mendorong komitmen Presiden untuk mengajak semua pihak, terutama aparatur sipil negara (ASN) dan anggota Tentara …
Read More »Perindo Gugat Batas Masa Kekuasaan Wakil Presiden, Koalisi Minta MK Tolak Permohonan
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan gugatan atas Pasal 169 huruf n Undang-Undang (UU) Pemilu yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal