April 2, 2026

Berita

Pemisahan Pilkada dengan Pemilu Lokal, Penyebab Maraknya Mainan Politik SARA

“Pemilu serentak yang memisahkan pemilu lokal dengan pilkada (pemilihan kepala daerah) menyebabkan identitas gampang dimainkan oleh identitas mayoritas,” kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin, pada diskusi “20 Tahun Reformasi Pemilu” di Sultan Agung, Jakarta Selatan …

Read More »

Reformasi Penegakan Hukum Pemilu Tanpa Reformasi Perilaku Aktor Politik dan Masyarakat

Menegakkan supremasi hukum merupakan salah satu tuntutan reformasi.  Dalam hal kepemiluan, tuntutan ini telah diperkuat dalam perjalanannya hingga kepada kelengkapan penegakan hukum pemilu di Undang-Undang No.7/2017.  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi organ yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita reformasi akan penyelenggaraan …

Read More »

Bawaslu Tak Sepakati Aturan PKPU yang Melarang Mantan Napi Koruptor Nyaleg

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tegas menyatakan sikap menolak aturan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang melarang mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri. Argumen Bawaslu, hanya Undang-Undang (UU) atau putusan pengadilan yang …

Read More »

Strategi KPU Akomodasi Suara Pemilih di Pilkada 2018

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah akan segera diperbaiki. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 600 ribuan pemilih yang ditemukan padanannya dalam data kependudukan. Sedangkan, sekitar 161 ribu tak ditemukan dalam database kependudukan. “Dari …

Read More »

KPU RI Lantik Anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik anggota KPU 16 provinsi periode 2018-2023 (24/5). Pelantikan hari ini merupakan pelantikan gelombang pertama, yang akan disusul oleh pelantikan gelombang-gelombang berikutnya hingga 2019. Secara total, KPU akan melantik 34 KPU provinsi dan 514 KPU …

Read More »

Rancangan PKPU Larang Mantan Napi Koruptor Nyaleg, Ini Kata DPR dan KPU

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memuat larangan bagi mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri. Aturan ini ditolak DPR dengan alasan agar tak menabrak Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang …

Read More »

KPU Jawa Tengah Luncurkan “Primbon Pilgub Jateng”

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah meluncurkan “Primbon Pilgub Jateng” (23/5). Aplikasi digital informasi dan permainan pilkada ini merupakan Juara 5 “Apps Challenge Pilgub Jateng 2018” yang diselenggarakan KPU Jateng dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Primbon Pilgub Jateng …

Read More »

Manipulasi Instrumen Demokrasi oleh Politisi Jadi Ancaman Demokrasi Modern

Pandangan publik terhadap demokrasi menguat. Publik mempercayai bahwa demokrasi merupakan pilihan yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Namun ternyata, di 140 negara di dunia termasuk Indonesia, demokrasi menuju jalan mundur akibat maraknya praktik manipulasi yang dilakukan oleh para politisi terhadap …

Read More »

Bawaslu Laporkan PSI ke Kepolisian Terkait Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI (Polri) terkait dugaan kampanye di luar jadwal di sejumlah media cetak (17/5). Bawaslu menemukan iklan dengan nomor urut dan logo PSI, serta hasil survei …

Read More »

Masyarakat Indonesia Demokrat Intoleran?

Pemilik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, membeberkan hasil penelitian Freedom House mengenai kebebasan sipil di Indonesia. Indeks kebebasan sipil, tak seperti indeks demokrasi, berfluktuasi. Dalam rentang satu sampai lima dengan satu sebagai skor tertinggi, kebebasan sipil Indonesia …

Read More »