Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk melaksanakan Putusan MK No.53/PUU-XV/2017 tentang pemberlakuan verifikasi kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019. Sebagai tindak lanjut, KPU menawarkan dua opsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, guna dapat disetujui bersama …
Read More »Berita
Arief Budiman: Verifikasi Faktual agar Peserta Pemilu Berkualitas
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Peraturan KPU (PKPU) No.11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. KPU semestinya mengacu pada makna verifikasi di Undang-Undang (UU) Pemilu dan tak membagi verifikasi …
Read More »Yang Perlu Dilakukan Setelah Putusan MK Soal Verifkasi Faktual
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, meminta pembuat Undang-Undang, yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberlakuan verifikasi faktual untuk semua partai politik calon peserta pemilu. Pemerintah dan DPR mesti melakukan …
Read More »LIMA dan TePI Apresiasi Putusan MK Soal Verifikasi Faktual
Lingkar Madani (LIMA) Indonesia mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan verifikasi faktual kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu. LIMA berpandangan,verifikasi faktual berkenaan dengan keberadaan partai politik di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan di …
Read More »Nasib Pemilu Serentak Bergantung di 7 Juta Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa verifikasi faktual berlaku untuk semua calon partai politik peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi aktor penentu yang akan menyelamatkan nyawa Pemilu 2019. Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellasz, mengatakan bahwa …
Read More »Taufik Basari: Ada Keuntungan dari Ambang Batas Pencalonan Presiden
Politisi Partai NasDem, Taufik Basari, mengemukakan pendapatnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, dengan tetap diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden, ada konsekuensi keuntungan yang dapat diperoleh untuk negara. Pertama, memperkuat sistem presidensial. …
Read More »Posisi Partai Politik Baru di Koalisi Pilpres 2019 Dipertanyakan
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tetap memberlakukan ambang batas pencalonan presiden. Untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik harus memiliki 20 persen kursi parlemen atau 25 persen perolehan suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Posisi partai baru di dalam koalisi …
Read More »Kantor KPU Pamekasan Sering Kebanjiran
Melalui akun facebook miliknya, Kepala Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Hendrian Haswara Bayu, mengunggah foto banjir di kantor KPU Pamekasan. Dalam statusnya, Hendri menuliskan, “Menerima pendaftaran…” Fenomena banjir tersebut menarik rumahpemilu.org. …
Read More »448 Bapaslon Mendaftar di Pilkada 2018
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (10/1), terdapat 448 bakal pasangan calon (bapaslon) yang mendaftar di Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah. Untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) di 17 provinsi, 2 bapaslon dari jalur perseorangan …
Read More »36 Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah dari Partai di Pilkada 2018
Per 10 Januari 2018 pukul 16.00 WIB, 36 perempuan bakal calon (balon) kepala daerah telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari jalur partai. 1 balon wakil gubernur, 7 balon wali kota, 10 balon bupati, 7 balon wakil wali …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal