Aturan mengenai syarat memilih, cara menggunakan hak pilih, dan aturan mengenai pindah tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara tertuang di dalam Pasal 348 Undang-Undang (UU) No.7/2017. Di dalam pasal tersebut, dasar utama atau syarat memilih wajib yakni memiliki …
Read More »Berita
Pelapor Kasus Kebocoran Soal Tes Tertulis Seleksi Panwas Kabupaten/Kota di Jawa Timur Cabut Gugatan
Pagi hari, Senin (4/12), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perkara kasus dugaan kebocoran soal tes tertulis seleksi panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun, sang pelapor, Bartholomeus George da Silva, yang menggugat ketua dan empat anggota Badan …
Read More »Politisi PPP: KPU RI Mesti Tindak Tim Verifikator Administrasi yang Bermasalah
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi, mengungkapkan banyaknya kesalahan teknis yang dilakukan tim verifikator administrasi partai politik calon peserta pemilu di lapangan. Tim verifikator mencoret data anggota karena Surat Keputusan …
Read More »Hadapi Dua Agenda Pemilu, DKPP Minta Tambahan Anggaran
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, mengeluhkan anggaran DKPP yang dikurangi pada saat berlangsungnya dua tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu 2019. Anggaran tambahan dibutuhkan untuk mensosialisasikan aturan kode etik kepada penyelenggara pemilu di …
Read More »Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, ASN Wajib Tahu Aturan Ini
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono, memberitahukan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan …
Read More »Anggaran Pilkada Serentak 2018, KPU 11,9 Triliun, Bawaslu 3,5 Triliun
Pada rapat kerja bersama terkait persiapan dan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Soni Sumarsono, dan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Indra Baskoro, …
Read More »Tak Dapat Salinan KTP Dukungan Calon Perseorangan, Bawaslu Hanya Awasi Kegiatan KPU
Masa penyerahan berkas bakal calon (balon) perseorangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 telah memasuki batas akhir. Untuk pemilihan gubernur, batas akhir adalah 26 November, sedang untuk pemilihan bupati/wali kota, batas akhir 29 November. Sebagai lembaga pengawas, Badan Pengawas Pemilu …
Read More »Mendagri: E-KTP Sudah Lebih dari 96 persen, Pramono Ubaid: Cepat Tuntaskan!
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa perkembangan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP telah mencapai lebih dari 96 persen atau sekitar 178,5 juta penduduk pada 2017. Ia menargetkan paling lambat Januari 2018, telah ada 184 juta …
Read More »Pilkada Serentak 2018 di 171 Daerah, Polri: Kiriman BKO Hampir Tak Mungkin
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018 membutuhkan tenaga pengamanan yang tidak sedikit. Hal ini berdampak pada minimnya ketersediaan petugas Bawah Kendali Operasi (BKO) yang dapat dikirim ke daerah sewaktu-waktu terjadi …
Read More »Empat Isu Dominan Penyebab Kerawanan Tinggi
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, menjelaskan bahwa ada empat isu dominan yang menyebabkan tingkat kerawanan di suatu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi tinggi. Empat isu itu adalah politik uang, keberpihakan penyelenggara pemilu, kontestasi antar …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal