By Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa perkembangan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP telah mencapai lebih dari 96 persen atau sekitar 178,5 juta penduduk pada 2017. Ia menargetkan paling lambat Januari 2018, telah ada 184 juta penduduk yang merekam e-KTP.
“Masalah KTP ini selalu ada karena setiap tahun ada di atas satu setengah juta remaja yang mengajukan e-KTP. Pada prinsipnya, kami sudah mempersiapkan data dan meminta daerah, termasuk masyarakat, untuk pro aktif merekam datanya, ” kata Tjahjo pada acara Peluncuran IKP Pilkada 2018 di Hotel Grand Syahid, Sudirman, Jakarta Selatan (28/11).
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, dalam status facebooknya mempersoalkan sengkarut e-KTP. Ia menilai, sejak Undang-Undang No.10/2016 menjadikan e-KTP sebagai syarat hak untuk memilih, e-KTP menjadi beban KPU. Padahal, e-KTP merupakan urusan Pemerintah.
“Ketika e-KTP dijadikan syarat hak pilih, maka persoalan yang membelit e-KTP akan berimplikasi pada meningkatnya beban pemilu kita. Karena itu, dalam Pilkada 2017 lalu, muncul beberapa persoalan. Misalnya, tuduhan banyaknya suket (surat keterangan) palsu. Ini beban non-elektoral yang menambah beban bagi KPU,” tulis Pramono (28/11).
Pramono memprediksi permasalahan seputar daftar pemilih di 2017 terjadi kembali di Pilkada 2018. Ia berharap, persoalan e-KTP segera dituntaskan.
“Biarlah soal korupsinya ditangani KPK. Namun, soal perekaman data kependudukan dan penyediaan blangko e-KTP merupakan tanggungjawab Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” tutup Pramono.
Comments