Berita

Pengajar Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Pemilu semestinya memuat regulasi yang tak hanya berkaitan dengan administrasi partai politik, melainkan kelembagaan dan substansi dari keberadaan partai politik di Indonesia. Partai politik sebagai peserta pemilu, dalam hal …

Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terkait penggunaan Informasi dan Teknologi (IT) dalam penyelenggaraan pemilu, apabila tak disebutkan di dalam Undang-Undang (UU), mestinya diberlakukan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan tagline Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, yakni Pemilih Berdaulat Negara Kuat. Tagline ini dipilih atas dua filosofi, yakni pertama, pemilih adalah rakyat, dan rakyat adalah pemilik kedaulatan. Kedua, pemilu atau pilkada semestinya memperkokoh kesatuan …

29 Oktober 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar kegiatan akbar Gerakan Sadar Pemilu di 17 provinsi dan 387 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kegiatan yang berbentuk jalan santai ditujukan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu dalam kehidupan demokrasi. KPU …

Pegiat pemilu Kemitraan, Wahidah Suaib Wittoeng, mengemukakan hasil penelusuran data partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hasilnya, tak ada kesamaan standar pengisian data. Sebagai contoh, data kepengurusan partai politik. Partai politik mengisi jumlah kepengurusan tingkat provinsi yang berbeda, …

Tak hanya mengundang kontra, pewajiban Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) juga mendapat apresiasi. Wahidah Suaib Wittoeng, Pegiat pemilu Kemitraan, menilai Sipol bermanfaat untuk menertibkan organisasi partai politik dan memudahkan pengawasan terhadap proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. “Soal Sipol, …

Pegiat pemilu Kemitraan, Wahidah Suaib Wittoeng, menyatakan heran permasalahan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat wajib, baru mencuat di tengah tahapan pendaftaran partai politik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU semestinya menyamakan pandangan …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting, mengatakan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mempermudah kerja pengawasan KPU terhadap data persyaratan peserta pemilu yang diserahkan oleh partai politik. Persyaratan menjadi peserta pemilu yang mengharuskan partai politik untuk memiliki kepengurusan …

Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Samsul Bahri dan Kautsar, memprotes ketentuan di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 Pasal 571 huruf d yang mencabut ketentuan Pasal 57 dan 60 UU Pemerintah Aceh (UUPA) No.11/2006. Keduanya menilai bahwa DPR RI tak …

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh menghadiri sidang uji materi atas Pasal 571 huruf d yang diajukan oleh Kautsar dan Samsul Bahri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagai pihak terkait. Yayasan Advokasi yang diwakili oleh Safaruddin mengatakan bahwa pemohon tak memiliki …