Berita

Makna relawan dalam politik Indonesia mengalami pergeseran. Pada masa awal reformasi 1998, relawan adalah kelompok yang nonpartisan, tidak berafiliasi dengan peserta pemilu, dan bekerja mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan pemilu demokratis. Kini, konsep relawan digunakan oleh kandidat dalam pemilu untuk …

Penempatan perempuan calon anggota legislatif (caleg) di nomor urut adalah kewenangan partai. Hal tersebut jadi pertimbangan pemerintah untuk lebih memilih ketentuan afirmasi berupa “tiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon” ketimbang “menempatkan perempuan di …

Verifikasi ulang partai lama—yang telah lolos verifikasi pada Pemilu 2014—untuk kepesertaan Pemilu 2019 dinilai tidak perlu dilakukan. Verifikasi ulang yang dilakukan secara detail hanya akan menghabiskan anggaran dan memperpendek waktu pelaksanaan tahapan pemilu. “Tidak perlu dilakukan verifikasi ulang dengan detail. …

Aturan mengenai pengaduan dugaan pelanggaran pelaksanaan survei menjadi diskursus dalam rapat dengar pendapat (RDP) (25/9) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Di Undang-Undang (UU) No.7/2017 Pasal 449 termuat norma bahwa …

Pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ammy Amalia Fatma Surya, meragukan pentingnya pendidikan pemilih khusus perempuan. Menurutnya, perlakuan khusus pada perempuan dalam hal pendidikan pemilih …

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fandi Utomo, mengatakan bahwa untuk Pemilu Serentak 2019, dibutuhkan kurang lebih 5,6 juta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 800 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Fandi …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima wewenang besar dalam penegakan hukum pemilu untuk Pemilu Serentak 2019. Bahkan, wewenang besar tak hanya diberikan kepada Bawaslu RI, tetapi juga Bawaslu kabupaten/kota. Bawaslu kabupaten/kota berwenang untuk menindak pelanggaran pidana dalam satuan kerja Sentra Penegakan …

Jika di dalam Undang-Undang (UU) No.8/2012 dan UU No.15/2011 sengketa proses pemilu hanya dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, kini di UU No.7/2017, sengketa proses dapat ditindak oleh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Peserta pemilu dapat mengajukan sengketa …

Pelanggaran administrasi kini diberikan sanksi. Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang (UU) No.7 /2017 memuat beberapa jenisnya, yakni perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahap penyelenggaraan pemilu tertentu, dan sanksi …

Berbeda dengan Undang-Undang (UU) sebelumnya, UU No.7/2017 memberikan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final terkait  pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Lembaga paling bawah yang memiliki kewenangan tersebut yakni Bawaslu kabupaten/kota. “Kalau dulu, …