April 3, 2026

Berita

Hadar Nafis Gumay: Masih Banyak Masalah di Lampiran UU Pemilu

Aturan di dalam Lampiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dinilai masih banyak bermasalah. Salah satunya yakni, Daerah pemilihan (dapil) VII Padang Sidempuan yang kekurangan kuota dan berpindah ke Dapil IX Sumatera Utara. Padahal, perpindahan Dapil VII Padang Sidempuan tak diperlukan karena …

Read More »

Konsultasi PKPU Bisa Dilakukan di Masa Reses

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, turut mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mengundangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar KPU dapat melakukan konsultasi Peraturan KPU (PKPU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tak masalah konsultasi dilakukan …

Read More »

Perludem Desak Presiden Segera Undangkan UU Pemilu

Sejak ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Juli 2017, Undang-Undang (UU) Pemilu belum kunjung diundangkan dalam lembaran negara. Padahal, di dalam UU Pemilu disebutkan bahwa tahapan Pemilu Serentak dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Presiden diharapkan …

Read More »

Pengguna Hak Pilih Orang Lain di Pilkada DKI Jakarta Divonis 24 Bulan Penjara dan Denda 24 Juta

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, I Wayan Dirjana, telah menjatuhkan vonis 24 bulan penjara dan denda 24 ju rupiah kepada terdakwa Suparman (3/8). Suparman terbukti bersalah melanggar Pasal 178 A Undang-Undang No. 10/2016, yakni mengaku sebagai orang lain …

Read More »

Jumlah Anggota KPU di 328 Kabupaten/Kota Menjadi Tiga Orang

Pasal 10 draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 24 Juli 2017 mengatur bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota adalah tiga atau lima orang. Penatapan jumlah didasarkan atas jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Di Lampiran …

Read More »

Data Terpilah Penyelenggara Pemilu di Tiap Tingkatan Dibutuhkan

Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memiliki data terpilah penyelenggara pemilu hingga tingkat paling bawah yang dirinci menurut jenis kelamin. Padahal, data tersebut dibutuhkan untuk setidaknya dua hal: pelacakan perempuan potensial dan …

Read More »

Gerakan Perempuan Mesti Siapkan Generasi Baru yang Paham Kepemiluan

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardhani, mendorong gerakan perempuan untuk menyiapkan generasi baru perempuan yang memahami teknis kepemiluan. Pasalnya, saat ini, tak banyak universitas yang memiliki bidang studi pemilu. “Expert soal kepemiluan teknis itu baru sedikit. Jadi, …

Read More »

Seleksi Tambahan Anggota KPU dan Bawaslu Daerah Dilaksanakan Paling Lambat Satu Tahun

Pasal 567 Undang-Undang (UU) Pemilu menyebutkan bahwa penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak tanggal pengundangan UU Pemilu. Di Pasal 568 …

Read More »

KPU Ingin Perempuan Calon Penyelenggara Pemilu di Daerah Berkualitas

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting, mengatakan bahwa KPU akan membuka rekrutmen anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota pada Mei 2018. Perempuan diharapkan ikut mendaftar, sebab kehadiran perempuan dalam penyelenggaraan pemilu bukan sekadar untuk memenuhi kuota affirmative action, tetapi …

Read More »

Perempuan Potensial Calon Penyelenggara Pemilu Terganjal Status Keanggotaan Partai

Tindakan afirmasi untuk perempuan mulai dipikirkan dan diimplementasikan pada rentang waktu 2007 hingga pemilu 2009. Tindakan afirmasi kala itu lebih ditekankan pada pengisian posisi di internal partai dan calon anggota legislatif. Banyak perempuan diproyeksikan menjadi anggota partai atau calon anggota …

Read More »