Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Setelah dilakukan skors selama kurang lebih delapan jam, rapat paripurna kembali dimulai pada pukul setegah sebelas malam. Pimpinan rapat, Fadli Zon, mengumumkan hasil musyawarah mufakat. Salah satunya yakni voting untuk menentukan waktu pengambilan keputusan atas lima isu krusial. “Kita lakukan …
Read More »Berita
PDIP: Segera Ambil Keputusan, Ada Agenda Lain yang Sangat Penting
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendesak pimpinan rapat paripurna untuk segera mengambil keputusan terkait lima isu krusial yang ada di Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Substansi dari isu krusial tersebut tak perlu lagi dibahas bertele-tele. “Kami fraksi PDIP meminta agar …
Read More »Rapat Paripurna RUU Pemilu Diskors, Mayoritas Minta Waktu Tambahan untuk Musyawarah Mufakat
Rapat paripurna pengambilan keputusan lima isu krusial RUU Pemilu diskors tepat pukul dua siang. Pimpinan rapat, Fadli Zon, memberikan waktu bagi semua fraksi untuk melakukan musyawarah mufakat dan lobi. Rapat dilanjutkan pukul empat sore. “Karena mayoritas ingin musyawarah mufakat dulu, …
Read More »PAN: Presidential Threshold 10 Persen Sebagai Jalan Tengah
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menawarkan opsi ambang batas syarat pencalonan presiden sebesar 10 persen perolehan kursi atau 15 persen perolehan suara sah nasional. Dalam penyampaian pandangan fraksi di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, PAN menyebut opsi …
Read More »Hadar Nafis Gumay: Saya Prihatin Melihat Perkembangan RUU Pemilu
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, menyatakan prihatin terhadap perkembangan RUU Pemilu. RUU Pemilu tak menuju perbaikan dan tak mendorong terselenggaranya pemilu yang akuntabel dan berkeadilan. “Misalnya tentang presidential threshold (PT) dan penataan daerah pemilihan …
Read More »JPPR Himbau Anggota DPR Pilih Paket B
Dari lima paket isu krusial yang ditawarkan oleh Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu untuk divoting di rapat paripurna, hanya satu paket yang tak menghendaki presidential threshold (PT), yakni paket B. Paket tersebut, kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat …
Read More »Presiden Diharap Tak Terjebak Permainan Pihak yang Memainkan Bargaining Politik RUU Pemilu
Pembahasan RUU Pemilu dinilai sarat bargaining politik atau tawar-menawar sesuai kepentingan politik. Padahal, RUU Pemilu semestinya dibangun atas prinsip dan semangat keadilan bagi semua pihak, termasuk warga sipil. Bargaining politik hanya akan merusak sistem pemilu. “Kalau ini (semangat keadilan) ditawar-tawar …
Read More »Manilka: Tak Banyak Masyarakat Memahami Isu RUU Pemilu
Lembaga survei bisnis dan politik Manilka melakukan survei terhadap masyarakat menengah ke atas untuk menguji persepsi publik terhadap RUU Pemilu. Hasilnya, RUU Pemilu tak menjadi perhatian masyarakat. RUU Pemilu berada di nomor urut empat, kalah populer dengan isu UU Organisasi …
Read More »Jokowi Bisa Terjebak Pilihan Presidential Threshold 20-25 Persen
Presiden Joko Widodo berpotensi terjebak pada pilihannya sendiri soal syarat pencalonan presiden 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Presiden Jokowi akan dengan mudah mengumpulkan syarat dukungan pencalonan presiden senilai 20 persen …
Read More »Jokowi Batasi Kesempatan Partai Lain Mengajukan Calon Presiden
Kengototan pemerintah mempertahankan syarat pengajuan calon presiden sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional dapat dibaca sebagai sikap politik presiden Joko Widodo dala pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Ia dapat dianggap mengamankan posisinya dan membatasi kesempatan munculnya …
Read More »