Berita

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dijadwalkan digelar Kamis (20/7). Jelang rapat tersebut, Koalisi Kawal RUU Pemilu mendesak para anggota DPR untuk tidak bernegosiasi dengan berbasis kepentingan politik jangka pendek. “UU Pemilu ini adalah aturan …

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Profesor Satya Arinanto, berpendapat bahwa pemilu tak hanya soal mengutarakan pendapat dan menyatakan pilihan politik, tetapi juga konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tetap diperlukan. “Harus ada …

Pemerintah dan Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu diharapkan tak membuat kebijakan yang tak sesuai dengan konstitusi agar tak mendorong terjadinya gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi atau judicial review (JR) dapat mengganggu tahapan Pemilu Serentak 2019. Menurut …

Setelah mendengarkan sikap masing-masing fraksi atas lima isu krusial, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyampaikan sikap akhir pada rapat kerja RUU Pemilu. Pemerintah bergeser pada dua isu dan tetap pada sikapnya sejak awal pada tiga isu. Untuk ambang …

Rapat kerja (Raker) Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Pemerintah telah selesai dilaksanakan. Masing-masing fraksi telah menyampaikan sikap resmi, namun tak dilakukan musyawarah mufakat pengambilan keputusan. Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, pada akhir rapat mengumumkan bahwa seluruh fraksi dan …

Selain Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), tiga fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) juga memilih Paket A lima isu krusial. F-PPP …

Pada rapat kerja (raker) Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu bersama Pemerintah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan pandangan akhir mini fraksi terkait paket lima isu krusial.F-PDIP memilih Paket A. “Fraksi PDIP memutuskan memilih Paket A. Ambang batas pencalonan presiden …

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai frasa “bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 telah mengaburkan makna konsultasi. Konsultasi dimaksudkan sebagai forum bertukar pikiran untuk mendapatkan nasihat, saran, dan sebagainya. Frasa “bersifat mengikat” justru bersifat menyandera ketimbang bertukar pikiran. “Adanya …

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diperlakukan berbeda dari lembaga independen lainnya. Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Komisi Yudisial sebagai lembaga independen sama sekali tidak diharuskan melalui proses konsultasi dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat …

Pemerintah kembali mewacanakan penggunaan undang-undang kepemiluan lama jika pembahasan rancangan undang-undang pemilu masih buntu. Padahal, undang-undang kepemiluan yang lama tidak dirancang untuk pelaksanaan pemilu serentak. “Pemilu serentak ditunda ke 2019 kan supaya pembuat UU mampu membuat peraturan perundang-undangan yang baik …