April 3, 2026

Berita

Koalisi Masyarakat Sipil Luncurkan Platform Peta Kecurangan Pemilu

Koalisi masyarakat sipil meluncurkan platfrom kecuranganpemilu.com untuk memantau dan mengawasi kecurangan Pemilu 2024. Melalui kanal tersebut masyarakat dapat membuat laporan dugaan terjadinya kecurangan pemilu dan mengawal pemilu berjalan dengan demokratis. “Jika ada yang melaporkan nanti akan ada keterangan pelanggaran administrasi, …

Read More »

Perangkat Hukum Pemilu Belum Dijalankan Maksimal

Sistem hukum dan lembaga berwenang menangani Pemilu sebenarnya sudah cukup baik di Indonesia. Melalui kewenangan masing-masing lembaga itu harusnya kecurangan dan kekerasan yang merusak prinsip Pemilu demokratis dapat ditanggulangi. “Jika pelanggaran administrasi Pemilu ada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), kode …

Read More »

Pemilu 2024 Berpotensi Krisis Legitimasi

Pemilu 2024 berpotensi menimbulkan krisis legitimasi dalam proses dan hasil Pemilu. Hal itu akibat terjadinya pelanggaran etik pada masing-masing penyelenggara Pemilu dan penyelenggara negara. Padahal keduanya sangat menentukan kualitas Pemilu yang demokratis. “Ini mungkin pertama kali Pemilu belum dimulai, baik …

Read More »

KPU Tidak Jelaskan Dana Kampanye Secara Rinci

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius soal transparansi dana kampanye. Dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU tidak menjelaskan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) masing-masing pasangan …

Read More »

Bawaslu: Kedepankan Pencegahan dalam Pengawasan Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut telah menangani 70 dugaan pelanggaran, 126 dugaan pelanggaran konten internet dan telah melakukan 90.716 pencegahan terkait Pemilu 2024. Upaya dengan mengedepankan pencegahan akan terus dilakukan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu. “Sejak Januari hingga Desember 2023, …

Read More »

Anggaran Pemilu dan Realisasi Demokrasi

Transparansi anggaran Pemilu menjadi kunci penting bagi pemilu yang berintegritas. Hal itu penting karena anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai 70,5 triliun, dengan besarnya dana itu harusnya bisa lebih transparan dan akuntabel dalam setiap proses Pemilu. “Nilainya tiga kali lipat dengan …

Read More »

Koalisi Desak Kemenag RI Batalkan Prabowo sebagai Narsum

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kementerian Agama (Kemenag) membatalkan rencana menghadirkan Capres Prabowo Subianto sebagai narasumber dalam kegiatan sarasehan peningkatan prestasi santri dan kemandirian pesantren. Sebelumnya Kemenag mengundang Capres Prabowo untuk menyampaikan tentang kemandirian pesantren dan bela negara di Jakarta International …

Read More »

Transparansi sebagai Pintu Masuk Perbaikan Partai

Transparansi keuangan merupakan pintu masuk perbaikan partai politik. Ini sudah mendesak dan tidak bisa ditawar lagi. Partai mempunyai kekuasaan untuk menentukan pejabat publik pada banyak lembaga negara. Tanpa perbaikan, terutama pada aspek keuangan, partai dikooptasi oleh pemilik kuasa modal. “Selain …

Read More »

Partai DPR Belum Mengoptimalkan Transparansi

Transparency International Indonesia (TII) melakukan penilaian terhadap pengurus pusat partai politik pemilik kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Sembilan partai dinilai perlu melakukan upaya optimalisasi dalam hal kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan. TII menilai itu berdasarkan dimensi regulasi internal, struktur dan sumber …

Read More »

Para Calon Belum Ada Usulan Kebijakan Konkret

Kampanye ketiga pasangan calon presiden-wakil presiden masih didominasi pola kampanye merespon isu, gimmick, dan tidak disertai usulan kebijakan konkret. Sebanyak 47,3% materi kampanye yang dipantau dari berita daring sejak 28 November-11 Desember 2023 tidak berdasarkan visi misi calon presiden-wakil presiden. …

Read More »