Berita

Idealnya ketentuan afirmasi perempuan bisa mencapai minimal 30% di parlemen setelah lima kali pemilu. Namun, dalam Pemilu 2024 justru mengalami kemunduran yang signifikan. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam politik melalui pendidikan kader yang berperspektif gender. …

Tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan calon anggota legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) dinilai sebagai bentuk kegagalan penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menjalankan amanat afirmasi dalam undang-undang. Perempuan masih dipandang sebagai pihak yang tidak layak masuk dalam …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai pencalonan minimal 30% perempuan di setiap dapil dalam Pemilu DPR 2024. Bawaslu meminta KPU mengoreksi 267 DCT Pemilu DPR 2024 sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu. Pasal 245 UU …

Persiapan logistik tahap 1 untuk Pemilu 2024 sudah hampir selesai. Kesiapan tersebut terdiri dari kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan lain sebagainya. Komisi Pemilihan Umum memastikan proses pemilu terus berlangsung dan akan terus berjalan. “Kotak suara, bilik suara, tinta, …

Afirmasi perempuan yang sudah diatur dalam undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik penting dikuatkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Berdasar pengalaman Pemilu 2014 dan 2019, aturan teknis kewenangan KPU ini ampuh menjamin keterwakilan minimal 30% perempuan di seluruh daerah …

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro menjelaskan konsep HAM mengakui prinsip afirmasi bagi perempuan. Prinsip ini muncul dari ketimpangan struktural dan menyebabkan posisi perempuan di masyarakat lebih rendah sehingga menikmati hak asasi lebih sedikit dibanding …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang lanjutan pelanggaran administrasi Komisi Pemilu Umum (KPU) tentang keterwakilan perempuan 30% di tiap daerah pemilihan Pemilu 2024. Pelapor adalah Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP.  Para anggota KPU kembali tidak menghadiri persidangan kedua dengan …

Badan Pengawas Pemil (Bawaslu) menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024. Sidang ini merupakan tindak lanjut pelaporan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP). Pada sidang pertama ini, Bawaslu …

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menerima penghargaan dalam ajang Gatra Awards 2023 “Apresiasi Kerja atas Unsur Inovasi, Transformasi, Reformasi, Penciptaan Daya Saing, dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju”. Penganugerahan itu diberikan atas peran dan kontribusi konkret Perludem pada masyarakat dan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tik Tok Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Kedua lembaga berharap dapat saling bersinergi untuk menyampaikan perkembangan informasi pemilu kepada semua pihak. “Kami melihat …