February 14, 2026

Liputan Khusus

Rapor Mahkamah Kontitusi dan Harapan Besar untuk Keadilan

Pada forum Mahkamah Konstitusi (MK) Mendengar (9/3), Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menyampaikan lima catatan sebagai rapor MK. MK, yang tengah mengalami guncangan akibat ditangkapnya Hakim MK, Partialis Akbar, oleh …

Read More »

Constitutional Court Should Have the Highest Standard

The Chief Deputy of Corruption Prevention Department of the Corruption Eradication Commission (KPK), Pahala Nainggolan, gives recommendations for Constitutional Court (MK) to improve its performance. According to Pahala, MK should have the highest standard for their ethics, monitoring system on …

Read More »

Fadli Ramadhanil: The Implementation of Election Technology Should Accommodate the Interests of EMBs, Not Politicians in Parliament

Members of Commission II of the Parliament argue that the new members of the Election Commission (KPU) for term of 2017-2022 should be committed to implement electronic voting (e-voting) technology for the 2019 National Concurrent Elections. Members of Commission II …

Read More »

Kampanye Putaran 2: Perbaikan dan Kepastian Hukum Pilkada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6/2016 tentang Pilkada Aceh, Papua Barat, dan DKI Jakarta merupakan wujud nyata perbaikan pilkada. Melalui kewenangannya dalam membuat peraturan itu pun KPU menjamin kepastian hukum pemilu yang terhubung dengan undang-undang. Dibanding Pilkada 2012 yang mengalami kekosongan …

Read More »

Deputy of Special Committee for the Elections Law Draft Says Recommendations from Election Experts Are In Poor Quality

In his op-ed article titled “Special Committee: Recommendations from Local Election Experts Are Not Enough” published in Kompas (03/06), the Deputy of the Special Committee for the Election Laws Draft from the Democrat Party, Benny Kabur Harman, argues that the …

Read More »

Penambahan Jumlah Kursi Parlemen Tak Diperlukan, Yang Penting Realokasi Kursi

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yakni Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai NasDem, menyetujui penambahan kursi parlemen. Fraksi …

Read More »