Liputan Khusus

Dari 101 daerah Pilkada Serentak 2017, ada enam yang bercalon tunggal. Bandingkan dengan 269 daerah Pilkada Serentak 2015 dengan tiga daerah bercalon tunggal. Meningkatnya jumlah pilkada bercalon tunggal disebabkan karena makin beratnya syarat pencalonan jalur perseorangan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang …

Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan sebagai syarat kepesertaan partai politik di Pemilu DPR/DPRD 2014 bisa dijamin Komisi Pemilihan Umum. Padahal komposisi anggota KPU dari pusat sampai daerah masih timpang gender. Pada periode 2004-2009, keterwakilan perempuan DPR di bawah 12% …

Terpidana hukuman percobaan diusulkan bisa maju di Pilkada. Upaya membangun Pilkada yang bersih dan berintegritas tercederai. Rapat dengar pendapat (RDP) memanas saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengoreksi redaksi kesimpulan tertulis hasil RDP sebelumnya (26—27/8). KPU …

Terms of independent crowded in public but in fact deserted perpetrators and supporters. Who would be your individual path that many can public support? What if the question is, whos elected regional heads track individuals who successfully led the region? …

  Pendaftar jalur perseorangan Pilkada 2017 meningkat dibandingkan Pilkada 2015. Padahal persyaratan jalur perseorangan Pilkada 2017 berdasar UU No.10/2016 lebih berat dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Konteks dinamika politik masing-masing daerah menjadi faktor lain selain soal ketersediaan/kekosongan figur calon pemimpin. Rumahpemilu.org merujuk …

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah merancang undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Ada 13 isu strategis yang menjadi dasar rancangan. 13 isu berdasar konteks pemilu serentak dan perbaikan kelembagaan penyelenggara pemilu dan demokrasi pusat dan daerah. “Kami sudah …

Pemahaman dan penyikapan terhadap disabilitas yang belum kondusif menjadi sebab pemilu Indonesia belum sepenuhnya aksesibel. Masalah ini bercampur dengan banyak ragam permasalahan dan kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Demokrasi sebagai dasar pemilu diselenggarakan membutuhkan prasyarat dan keberlanjutan negara yang tak diskriminatif. “Pemberitaan …

Apresiasi Proporsional Suara Logo Partai Politik Perumusan sistem pemilu dilakukan seiring penyatuan (kodifikasi) undang-undang kepemiluan untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Di tengah perdebatan klasik sistem proporsional terbuka dan tertutup muncul usulan sistem pemilu Pancasila. Selain berkebutuhan mengapresiasi pengalaman kontekstual Indonesia, sistem …

Law No.10 of Year 2016 requires incumbent candidate who participates in election in the electoral district where he/she administers to take leaves during campaign period. The Governor of the Jakarta Province, Basuki Tjahaja Poernama (Ahok), tries to put this provision …

  UU No.10/2016 punya sejumlah pasal yang memperkuat penegakan hukum terhadap politik uang. Tapi di sisi lain, regulasi untuk Pilkada 2017 ini berpasal yang juga melemahkan penegakan hukum saat politik uang terjadi. Terang gelap regulasi ini bergantung komitmen dan peraturan …