April 3, 2026

Opini

Menyoal Sistem Penegakan Hukum Politik Uang

Fenomena politik uang menyebar sangat cepat dan menggejala hampir di seluruh wiayah Indonesia. Menjelang pemilu, politik uang dapat dilihat pada berbagai level pemilihan, mulai dari Pilpres, Pileg DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, Pilkada, hingga Pemilihan Kepala Desa. Praktik politik …

Read More »

Urgensi Revisi UU Pemilu

Rapat Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024 pada 24 Mei 2021 sedikit banyak menyadarkan kita bahwa ada kebutuhan mengubah undang-undang pemilu. Bisa dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) seperti halnya yang disinggung salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakat (DPR) …

Read More »

Dilema Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Masa Non-Tahapan

Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih yang pernah dan diterapkan di Indonesia ada tiga jenis. Pertama, Civil Registry List. Kedua, Periodic List. Ketiga, Continuous List. Civil Registry List adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan. Ini diterapkan di …

Read More »

Cita Kelompok Disabilitas dalam Hak Pilih Universal

Seturut sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia maka pemilu menjadi hal yang keramat. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat diimplementasikan. Ini cara mencapai pucuk-pucuk kekuasaan sebagai mekanisme yang legal dalam demokrasi. Pemilu ini adalah antitesa dari sistem feodalisme yang memilih pemimpin dengan …

Read More »

Korupsi Kepala Daerah dan Tingginya Biaya Politik

Publik dibuat riuh pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. KPK menyita uang sebesar Rp 3,5 Miliar, akibat dugaan suap kepada Nurdin dari sebuah perusahaan agar dilibatkan dalam proyek infrastruktur yang sedang digencarkan …

Read More »

Beralih ke Sistem Pemilu Campuran

Sayang sekali, keputusan Pemerintah melalui Mensesneg untuk tidak meneruskan pembahasan RUU Pemilu membulatkan suara penolakan parpol pendukung pemerintah di DPR. Padahal, ada beberapa aspek penting yang perlu dibenahi, salah satunya sistem pemilu anggota DPR. Sistem pemilu menjadi bagian penting dari …

Read More »

Mengoptimalkan Zipper System Keterwakilan Perempuan

Demokratisasi membutuhkan sistem pemilihan umum yang mampu mengakomodasi perwakilan kelompok, termasuk kelompok perempuan. Bersama kuota gender, zipper system hadir sebagai mekanisme penambahan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Saat UU 12/2003 sebatas mengatur soal kuota gender, zipper system diupayakan dalam UU …

Read More »

Partai Hijau dan Politik Alternatif yang Bertenaga

Pada tahun 1960an, politik hijau muncul dan berkembang di sebagian besar negara Eropa Barat, mengisi kekosongan gerakan politik alternatif sejak menghilangnya gerakan mahasiswa dari peredaran politik nonformal. Pada era ini, isu-isu baru seputar pencemaran udara dan air, zat berbahaya dalam …

Read More »

Voter Suppression dalam Pemilu Indonesia

Gilda R. Daniels dalam Voter Deception (2010) mendefinisikan voter suppression atau penindasan terhadap pemilih sebagai upaya yang dilakukan untuk menghalangi pemilih atau kelompok pemilih tertentu yang tidak diinginkan agar tidak menggunakan hak pilih. Upaya ini bertujuan untuk beragam hal, termasuk …

Read More »

Kudeta Myanmar dan Perebutan Ruang Demokrasi

Dalam sejarah Myanmar, penguasaan militer telah terjadi sejak 1962. Saat itu, faksi U Nu digulingkan dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win yang menghapus sistem federal dan menjadikan Burma (diganti menjadi Myanmar pada 2010) menjadi negara sosialis dengan …

Read More »