April 3, 2026

Opini

Keamanan Siber untuk E-Rekap KPU

Ada tiga tujuan umum keamanan siber menurut The Estonian Information System Authority atau RIA. Pertama, kerahasiaan, yakni agar informasi sensitif tak diakses oleh peretas. Kedua, integritas, agar data tak diubah oleh pihak yang tak berhak merubah sehingga konsistensi, akurasi, dan …

Read More »

Perpu dan Dampak Penundaan Pilkada

4 Mei 2020 Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Penamaan rinci Perpu ini tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun …

Read More »

Mengurut Genealogi Pemantauan Pemilu Nonpartisan

Kualitas pemilu mencerminkan karakter demokrasi dari suatu negara dan dapat menjadi indikator penting akan pemerintahan yang dihasilkan. Pemantauan pemilu non-partisan oleh organisasi masyarakat memegang peran penting untuk menilai apakah pemilu sudah mencerminkan prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan …

Read More »

Perpu Pilkada: Kepastian yang Belum Pasti

Selasa malam (5/5), mantan Ketua KPU, Juri Ardiantoro, mengirimkan naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor …

Read More »

Agar Partai Buruh Meraih Kursi Parlemen

Adakah partai politik buruh di Indonesia kini? Jawabannya, ada tapi tidak ada. Ada, karena “Partai Buruh” masih tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga berbadan hukum partai politik. Tidak ada, karena kekuataannya tidak relevan untuk didaftarkan sebagai …

Read More »

Salah Paham Pemilu 3.2: Pembentukan Daerah Pemilihan, 5 Tahun vs 10 Tahun 

Daerah pemilihan adalah wilayah perebutan suara dan kursi. Di dalam wilayah daerah pemilihan terdapat sejumlah penduduk. Jumlah penduduk ini menentukan jumlah kursi perwakilan yang tersedia di daerah pemilihan. Jadi kursi itu mewakili penduduk, meski hanya sekitar 70% penduduk yang memiliki …

Read More »

Salah Paham Pemilu 2.2: Pengaturan Sistem, Buku Ketentuan Umum vs Buku Pelaksanaan Pemilu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1917 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) merupakan kodifikasi dari tiga undang-undang sehingga sangat tebal. Undang-undang ini terdiri dari 317 halaman undang-undang, 116 halaman penjelasan, dan 33 lampiran; terdiri dari 6 buku, 31 bab, 82 bagian, …

Read More »

Mana Perpu Pilkada?

Teka-teki terbit atau tidaknya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) pilkada masih berlanjut. Setelah hampir 1 bulan KPU menunda 4 tahapan pelaksanaan Pilkada 2020, diperlukan segera landasan hukum yang lebih tegas terkait dengan penjadwalan kembali Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19. Presiden …

Read More »

Takdir Pilkada Serentak 2020

Pilkada dan pemilu dilaksanakan serentak. Ini era baru penyatuan rezim pemilihan di Indonesia. Di samping efektivitas anggaran, penyelenggaraan serentak juga akan memperbaharui arah demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan. Pilkada 2020 sebagai Pilkada serentak gelombang keempat telah melalui beberapa tahapan, berbagai …

Read More »

Emansipasi Pilkada Serentak

Inter-Parliamentary Union (2015) melaporkan, dalam 20 tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan luar biasa dari keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen negara-negara dunia. Rata-rata keterwakilan perempuan dalam parlemen nasional secara global meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 11,3% di …

Read More »