Rancangan Undang-undang Pemilu (per April 2020) hasil kerja Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat sudah ada, lengkap dengan naskah akademik dan lampiran. Tak ada perubahan bentuk afirmasi perempuan dalam RUU prioritas 2020 ini. Tak bertambah, juga tak berkurang. Afirmasi perempuan dalam …
Read More »Opini
Salah Paham Pemilu 2.1: Parliamentary Threshold vs Presidential Threshold, Serupa Tapi Beda
Parliamentary threshold vs presidential threshold. Dua isu yang selalu ramai diperdebatkan setiap menjelang pembahasan RUU Pemilu. Bahkan dalam dua puluh tahun terakhir perdebatan itu selalu sampai di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak yang tidak puas dengan kebijakan tersebut …
Read More »Mengenal Koalisi Partai Politik
Koalisi partai politik merupakan hal lumrah yang terjadi dalam sistem politik demokratis. Koalisi partai politik memiliki arena dan motif yang berbeda-beda. Namun, sering kali publik mempertanyakan apa yang melatarbelakangi pembentukan koalisi partai politik. Terutama ketika terdapat partai politik yang ketika …
Read More »Selamat Tinggal MK, Sang Penjaga Demokrasi?
Revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi yang tidak ada dalam daftar pendek program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020, tiba-tiba muncul ke permukaan dan disepakati rapat paripurna DPR untuk menjadi RUU inisiatif DPR. Tapi yang mengherankan, sekaligus menyakitkan, materi revisi UU MK yang …
Read More »“Omnibus Law” Cilaka Demokrasi
Tren turunnya kualitas demokrasi Indonesia (Freedom House dan The Economist) tak jadi perhatian Para Pembuat Kebijakan. Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja/Cilaka menguatkan kesimpulan, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) abai terhadap tatanan demokrasi hukum. Para pejabat politik hasil …
Read More »Politik Uang vs Budaya Hukum
Survei yang dilakukan Polling Center bersama The Asia Foundation pada 2017 menujukkan, masyarakat cenderung sangat permisif dengan politik uang. Bahkan sebanyak 59 persen responden menilai politik uang adalah rezeki. Singkatnya, jika masyarakat kelas menengah-bawah masih berkutat pada persoalan untuk memenuhi …
Read More »Mencari Waktu Ideal Penyelenggaraan Pilkada
Komisi II DPR RI telah menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pilkada serentak yang awalnya direncanakan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Hal ini memunculkan pertanyaan, tepat kah menunda pilkada di masa pandemik Covid-19 ke Desember 2020 yang …
Read More »Sensus Penduduk dan Momentum Penataan Proporsionalitas Kursi DPR
Tahun 2020 Indonesia kembali melangsungkan sensus penduduk sebagai rutinitas sepuluh tahunan. Data demografi penduduk hasil sensus tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui laju kependudukan, lebih jauh sangat berguna untuk urusan politik perwakilan di pemilu. Idealnya sensus penduduk dijadikan momentum untuk menata …
Read More »Salah Paham Pemilu 1.1: PPS vs KPPS, Beda Nama Lain Tugas
Ada ungkapan terkenal sastrawan Inggris William Shakespeare, “What’s in name? That which we call a rose by any other name smell as sweet,” tulisnya dalam roman Romeo dan Juliet. Apalah arti sebuah nama? Kalau saja kita memberi nama lain untuk …
Read More »Menyela Politisasi Abadi UU Pemilu
“Hukum adalah produk politik.” Tampaknya, tak ada undang-undang yang lebih politis dibanding undang-undang pemilu. Regulasi mengenai kompetisi partai politik atau politisi meraih kursi kekuasaan ini merupakan produk hukum yang punya kepentingan politik kekuasaan yang tinggi. Para dewan kuat berkecenderungan menyusun …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal