February 14, 2026

Opini

Pilkada Mahal?

Banyak orang mengatakan,  pemilihan kepala daerah itu mahal. Para calon kepala daerah, politisi, hingga penggiat pemilu, mengatakan, pilkada mahal lebih dikarenakan biaya kampanye. Sebut saja pembiayaan soal kampanye: spanduk, pamflet, pin, brosur konsumsi saat dialog dengan warga, mengganti ongkos warga, …

Read More »

Agar Pilpres Tak Bercalon Tunggal

Lima partai politik yang memiliki kursi di DPR sudah menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden petahana Joko Widodo. Dukungan lima partai politik ini diikuti dengan wacana memasangkan Joko Widodo dengan Prabowo Subinato, kompetitornya pada Pemilu Presiden 2014. Jika ini terjadi, …

Read More »

Menata Sistem Penegakan Hukum untuk Keadilan Pemilu

Pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang demokratis. Mengukur demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, harus mengacu pada standar Internasional pemilu demokratis yang berjumlah 15 point. Standar tersebut merupakan batasan minimal yang harus terpenuhi agar sebuah penyelenggaraan Pemilu disuatu …

Read More »

Menguji Perspektif Gender Perempuan Calon Kepala Daerah

PILKADA 2018 hanya diikuti oleh 8.85 persen perempuan calon kepala daerah. Ada 101 perempuan dari 1140 pendaftar. Berdasarkan riset Perludem, angka ini meningkat, meski tak signifikan, jika dibandingkan dengan partisipasi perempuan yang hanya mencapai 7.47 persen di Pilkada 2015 dan …

Read More »

Kampanye Kotak Kosong Tak Semestinya Dilarang, Suara Penolakan Jangan Dibungkam

Jumlah wilayah pilkada dengan pasangan calon (paslon) tunggal di 2018 bertambah dari 13 menjadi 15. Dua daerah, yakni Kabupaten Puncak dan Kabupaten Bone, menjadi daerah dengan paslon tunggal ke-14 dan ke-15 setelah Kota Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Enrekang, …

Read More »

Dinasti Politik dan Keburukan Citra Demokrasi Indonesia

“Makahmah Konstitusi (MK) legalkan Dinasti Politik, Awal pengalihan bentuk negara Republik pada bentuk negara Kerajaan. Mastinya lembaga hokum tertinggi tidak semenang legalkan tanpa study kelayakan. Dinasti Politik menuju gerbang penderitaan rakyat kecil juga akan kembali pada kehidupan masyarakat Indonesia pada …

Read More »

Penguatan Sistem Presidensil Versus Konstitusionalitas Norma

Debat konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).  Beberapa permohonan yang menginginkan agar ambang batas pencalonan presiden dibatalkan dalam pelaksanaan pemilu serentak ditolak oleh MK. Sebagai sebuah putusan lembaga peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, putusan ini …

Read More »

Sudahkah Anak Muda Menjadi Subjek Politik?

Saya ingin membuka tulisan ini dengan canda Presiden Joko Widodo pada acara CEO Forum ASEAN-Australia Special Summit 2018 di Sydney, 17 Maret 2018 lalu: “Kita politisi harus berkompetisi dengan Netflix untuk mencuri perhatian Anda-anda. Kita politisi tidak punya pilihan selain …

Read More »

Saling Lempar Kewenangan Penertiban Alat Peraga Kampanye

Jika pertanyaan “siapa yang berwenang menurunkan baliho atau spanduk pasangan calon kepala daerah ?” dilontarkan kepada masyarakat luas maka hampir Sembilan puluh persen jawabannya ialah Pengawas Pemilu. Mereka tidak sepenuhnya salah, tetapi apakah hanya wewenang Panwaslu semata ?, atau ada …

Read More »