Salah satu asas penyelenggaraan Pemilu adalah efisiensi. Berkaitan dengan hal itu, maka sudah sepatutnya seluruh penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan asas efisien. Mengutip pernyataan Harrington Emerson, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output …
Read More »Opini
Problem dan Tantangan Bawaslu Pasca-UU Pemilu
Setelah melalui dinamika yang cukup panjang sejak dibentuknya pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu pada 28 Oktober 2016, akhirnya RUU tersebut baru dapat disahkan secara aklamasi pada tanggal 21 Juli 2017 dalam rapat paripurna DPR-RI meski rapat tersebut masih diwarnai dengan aksi …
Read More »Populisme dan Kegagalan Membangun Kaum Demokrat
“Demokrasi tanpa demos yang mestinya didefinisikan sebagai rakyat yang memahami cara kerja demokrasi dan memahami modus untuk apa ia berdemokrasi, yang ada hanyalah kratos oleh kelompok ekslusif yang menggunakan paham demokrasi sebagai dalil yang dinilai konstitusional.” Ada tiga hal …
Read More »Shame On You Jokowi
Keinginan Presiden Joko Widodo menerapkan ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang Pemilu mengingatkan saya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di konteks undang-undang pilkada tak langsung. Di akhir masa jabatan SBY, presiden kelima Indonesia ini membiarkan nafsu Partai Demokrat mempertahankan kekuasaan …
Read More »Paradoks Demokrasi RUU Pemilu
Pemilu merupakan satu-satunya jalan mencapai kekuasaan demokrasi tapi undang-undangnya makin menutup kebebasan politik. Partisipasi tiap warga adalah pembeda utama demokrasi dengan krasi lainnya, namun kenyataanya kesepuluh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah menutup kontestasi kekuasaan 2019-2024. Syarat usia minimal …
Read More »RUU Pemilu Tak Progresif, Suara Masyarakat Sipil Tak Diakomodasi
Mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sejak November 2016, sulit untuk mengatakan bahwa Panitia khusus (Pansus) telah mengakomodasi aspirasi pihak-pihak yang diundangnya pada rapat dengar pendapat (RDP). Pasalnya, dari belasan kelompok yang menyuarakan aspirasi—mulai dari kelompok perempuan, kelompok disabilitas, partai-partai …
Read More »Minimal Election
Pemilu perlu dirumuskan melalui undang-undang untuk meminimalkan peran negara. Ada tren keliru dari perubahan regulasi. Selama ini pemangku kepentingan pemilu menganggap, untuk membuat pemilu semakin baik aturan harus diperbanyak. Konsekuensinya peran negara semakin bertambah. Hasilnya, seperti yang terjadi di bidang …
Read More »Ambang Batas Nalar Presiden dan DPR
Pada hari Kamis, 8 Juni 2017, Pansus RUU Pemilu bersama dengan pemerintah melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Salah satu agenda yang dibahas di dalam rapat tersebut adalah mengenai persyaratan sejumlah suara yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat mengusulkan …
Read More »Diskriminasi Parpol Kecil dan Baru dalam Syarat Verifikasi Peserta Pemilu
Pemilu Indonesia disebut sebagai election role model di dunia internasional sebagai pemilu yang transparan. Indonesia digadang sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dimana demokrasi yang berjalan di negeri ini dinilai bersifat integratif. Namun, benarkah Indonesia telah memiliki regulasi …
Read More »Pengalamanku di Pilkada Banten
Sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, Indonesia mengadakan pemilihan umum (pemilu) sebagai pesta demokrasi untuk memilih pilihan calon pemimpinnya pada setiap periode pemerintahan sekitar +5 tahun. Pemilu diadakan dalam 2 skala. Untuk skala lokal dilakukan untuk memilih anggota DPRD, …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal