Salah satu wacana yang bergulir dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu adalah mengenai sifat badan penyelenggara pemilu KPU Kabupaten/Kota yang akan menjadi badan penyelenggara ad hoc (sementara/kepanitiaan). Gagasan ini mengemuka karena pada tahun 2024, pemilu di Indonesia baik di level …
Read More »Opini
Ad Hoc-sisasi KPU Daerah Jangan Jadi Gada Wesi Kuning
Alkisah di zaman kerajaan Majapahit, Damar Wulan mendapat tugas mengalahkan Prabu Minak Djingga. Setelah melakukan duel maut, Damar Wulan tersungkur. Beruntung ketampanannya mendatangkan simpati dari Wahita dan Puyengan, selir musuhnya. Dengan berbagai kepiawaiannya, kedua wanita cantik itu berhasil menolong Damar …
Read More »UU Pemilu di Hari Kartini
Apa kabar afirmasi perempuan dalam rancangan undang-undang pemilu? Hari Kartini seperti penyadaran untuk tak melupakan perumusan sejumlah pasal dan ayat kepemiluan di dalam parlemen yang belum representatif gender. Rapat perumusan undang-undang yang lebih sering tak bisa diakses pers dan dilakukan …
Read More »Parpol, Penyelenggara Pemilu, dan Antagonisme Politik
DPR RI melalui Pansus RUU Pemilu dikejar deadline pengesahan paket UU Pemilu yang terdiri dari UU Pileg, UU Pilpres, dan UU Penyelenggara Pemilu. Berbagai wacana dan perdebatan akan subtansi dari aturan yang akan menentukan arah bangsa ini lima tahun ke …
Read More »Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Tak Sesuai Efisiensi Pemilu Serentak
Pada 31 Maret 2017 Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy menyatakan, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu telah menyepakati untuk menambah jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Penambahan di tingkat nasional menjadi 11 orang untuk KPU …
Read More »Menolak Kuasa Parpol di DPD: Patah Hati Harapan Politik Alternatif
Parpolisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kian menguat. 3 April 2017, anggota DPD akan melaksanakan pemilihan pimpinan baru DPD. Sebelumnya, anggota DPD menyepakati perubahan masa jabatan pimpinan dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. Perubahan masa jabatan ini merupakan anomali dalam …
Read More »Ironi Money Politic Pasca Pilkada
Komisi Pemilihan Umum tingkat daerah kembali mencatatkan “catur succes” elektoral, dalam gelombang kedua Pilkada serentak 2017 kemarin. Dari 101 daerah yang tersebar di Provinsi, Kabupaten, dan Kota setidak-tidaknya telah terdapat Pasangan Calon (Paslon) yang tinggal selangkah lagi akan menuju singgasana …
Read More »Difabelisme untuk Pemilu Inklusif
“Gus Dur pernah jadi Presiden tapi Megawati cuma menggantinya.” Tempatkan Gusdur sebagai penyandang disabilitas dan Megawati sebagai perempuan. Keberhasilan sebagai presiden pernah dicapai warga berstigma cacat tapi belum bagi yang bervagina. Padahal secara umum, penyandang disabilitas di pemilu tragis berkeadaan. …
Read More »Pemilu Akses: Menagih Janji Konstitusi
Demokrasi bukan soal retorika atau soal angka. Demokrasi adalah sebuah sistem yang dibangun agar semua rakyat, tanpa pengukuran harta kekayaan dan tanpa menimbang soal darah keturunan, dapat memiliki pemerintahan bersama. Pemerintahan bersama yang tujuannya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan …
Read More »Mempertanyakan Legitimasi Hasil Pilkada Calon Tunggal
Enam dari sembilan daerah berpaslon tunggal memenangkan Pilkada 2017. Pasangan calon di Pilkada Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Buton, Landak, Pati, dan Maluku Tengah mengalahkan pilihan “Kolom Kosong”. Tiga daerah berpaslon tunggal lainnya, Kota Sorong, Kota Jayapura, dan …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal